Bagikan:

 

JAKARTA - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid meminta isu penganiayaan relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali tidak dikait-kaitkan dengan politik, khususnya isu netralitas TNI.

Hal itu dikatakan Nusron menyikapi kasus penganiayaan relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali yang dikaitkan dengan posisi Capres Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.

"Pertama, kami juga mengutuk keras tindakan kekerasan yang dilakukan siapa pun, dan apa pun alasannya kepada sesama anak bangsa. Kami tidak mentolerir perilaku tersebut," ujar Nusron di Jakarta, Senin, 1 Desember.

Nusron juga mengimbau semua pihak mempercayai proses hukum sambil melakukan introspeksi diri dalam tata cara berkampanye.

"Mari kita percayakan pada proses hukum yang ada. Sebaiknya semua pihak tidak mengkait-kaitkan dengan isu netralitas TNI terhadap Paslon tertentu. Tidak perlu menarik-narik TNI ke dalam politik praktis," lanjut Nusron.

"Yang kami dengar, ini murni reaksi dari oknum TNI yang melakukan tindakan berlebihan atas respon relawan paslon tertentu yang berbuat gaduh dan mengganggu kenyamanan masyarakat secara umum,” sambungnya.

Dengan adanya kasus ini, Nusron berharap semua pihak dapat menahan diri, terutama saat berlangsungnya kampanye paslon. Baginya, kenyamanan dan ketertiban menjadi tujuan utama dalam menarik hati masyarakat pemilih.

Politikus Golkar itu mengambil contoh kegiatan kampanye di Pati dan Boyolali, yang dianggapnya berlebihan dan mengganggu kenyamanan.

“Yang terjadi di Pati beberapa pekan lalu, sekarang Boyolali, merupakan bentuk kampanye partai dan paslon tertentu yang berlebihan, menciptakan kebisingan dan ketidaknyamanan masyarakat umum. Berbagai peraturan lalu lintas juga tidak ditaati dengan baik, sehingga mengganggu pengguna jalan yang lain,” kata Nusron.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menuduh ada elemen TNI yang menjadi simpatisan paslon tertentu dalam kasus penganiayaan tujuh relawan Ganjar-Mahfud hingga masuk rumah sakit di Boyolali, Sabtu, 30 Desember.

"Kami protes keras atas tindakan oknum TNI tersebut. Oknum TNI tersebut bertindak seperti itu diduga karena ada elemen-elemen di dalam TNI yang jadi simpatisan pasangan calon tertentu karena sama-sama berlatar belakang militer," kata Hasto di Jakarta, Minggu, 31 Desember.

"Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya tanggapan dari paslon bersangkutan yang mengutuk aksi kekerasan tersebut," sambungnya.