Jokowi Pastikan Suplai Bantuan Sementara untuk Pengungsi Rohingya, Kepentingan Warga Aceh Tetap Diutamakan

JAKARTA - Presiden Jokowi memastikan suplai bantuan sementara untuk pengungsi Rohingya di provinsi Aceh. Tapi ditegaskan Jokowi, kepentingan warga lokal tetap diutamakan.

“Bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal,” kata Jokowi dikutip dari keterangan lewat YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, 8 Desember.

Presiden Jokowi menduga ada keterlibatan jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam arus pengungsi Rohingya yang masuk wilayah Indonesia di provinsi Aceh.

“Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya semakin banyak masuk ke wilayah Indonesia terutama provinsi Aceh. Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan TPPO dalam arus pengungsian ini,” kata Jokowi.

Pemerintah ditegaskan Jokowi akan menindak pelaku TPPO yang membawa pengungsi Rohingya ke Aceh. Gelombang pengungsi Rohingya dalam beberapa waktu terakhir terus berdatangan masuk ke Aceh lewat perairan.

“Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO,” kata Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan negara membantu para pengungsi Rohingya demi kemanusiaan meskipun Indonesia tidak menandatangani konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Pengungsi.

"Problem negara kita itu, banyak pengungsi dari Rohingya itu diurus oleh UNHCR, komisi PBB untuk penanganan pengungsi. Indonesia itu sebenarnya tidak ikut menandatangani konvensi PBB tentang para pengungsi itu. Namun, demi kemanusiaan, Indonesia itu menolong terus," kata Mahfud, Senin, 4 Desember.

Mahfud menyebutkan, pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia saat ini sekitar 1.447 jiwa. Angka tersebut akan terus bertambah mengingat gelombang pengungsi tersebut tidak berhenti. Sementara itu, negara tetangga, seperti Malaysia dan Australia, sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya.

"Indonesia itu turun tangan. Akan tetapi, turun tangan terus-terusan ini kewalahan, orang Aceh sudah menolak, 'di sini kami punya keperluan juga atas tanah dan makanan'. Dikirim ke Riau juga sudah penuh, kemudian ke Medan sudah penuh," ujar dia.