Soal Pengaruh Pengungsi Rohingya ke Pariwisata Aceh, Menparekraf: Belum Ada Dampak, Tapi Kita Pantau

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan pihaknya terus memantau dampak yang mungkin ditimbulkan dari keberadaan pengungsi Rohingya terhadap pariwisata di Aceh.

“Belum ada (dampak), tapi ini juga sangat kita pantau. Harus kita pastikan jangan sampai nanti berdampak negatif terhadap wisata di Aceh,” kata Sandiaga usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

Sandiaga mengatakan peristiwa pengungsi Rohingya merupakan bencana kemanusiaan. Menurutnya para pengungsi mengalami tekanan.

“Kami khawatir ini menjadi bagian dari TPPO (tindak pidana perdagangan orang)," katanya.

Menurut Sandiaga tidak ada arahan dari Presiden terhadap dirinya mengenai pengungsi Rohingya dalam rapat terbatas hari ini. Namun ia mengaku akan berkunjung ke Aceh akhir Desember atau awal Januari nanti untuk mengecek secara langsung dampak keberadaan pengungsi terhadap pariwisata di Aceh.

Adapun Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md sebelumnya mengatakan pemerintah sedang mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia melalui Provinsi Aceh.

"Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang (pengungsi Rohingya). Dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus, (karena) 'Kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus'. Nah, kami sedang mencari jalan keluar tentang ini," kata Mahfud saat dijumpai wartawan di Jakarta, Selasa 5 Desember malam.​​​​​​​

Mahfud mengatakan, pihaknya juga akan mengusahakan penanganan kebutuhan domestik dan kemanusiaan sehingga dapat terlaksana dengan baik.

Dia kembali menegaskan bahwa Indonesia tidak menandatangani konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Pengungsi sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR). Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan.