Tampung Masukan Saat Kampanye, Gibran Siap Ikuti Debat Cawapres

JAKARTA - Cawapres Gibran Rakabuming Raka mengatakan dirinya sudah melakukan persiapan untuk mengikuti debat perdana calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

"Sudah, sudah persiapan," kata Gibran saat ditemui usai bulu tangkis di GBK Arena, Jakarta dilansir ANTARA, Senin, 4 Desember.

Putra sulung Presiden Joko Widodo itu mengatakan dirinya telah menampung masukan dari berbagai lapisan masyarakat untuk dibawa dalam debat perdana yang mengambil tema hukum, hak asasi manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.

"TIdak harus dari para ahli, ya. Dari ahli, dari pakar ada, tetapi masukan-masukan dari masyarakat juga kami tampung semua untuk bahan debat nanti," ujar Gibran.

Menurut dia, masukan dari masyarakat sangat berguna untuk membentuk inovasi-invasi baru sesuai dengan tantangan zaman.

Selain itu, Gibran mengatakan pihaknya akan mengikuti debat dengan format mana pun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Aturan KPU seperti apa, kami ikuti," kata Gibran.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan debat Pilpres 2024 sebanyak tiga kali untuk calon presiden dan dua kali untuk calon wakil presiden, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 50 ayat (1).

Debat pertama di kantor KPU pada tanggal 12 Desember 2023 temanya terkait dengan hukum, hak asasi manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.

Pada debat kedua yang dijadwalkan pada tanggal 22 Desember 2023 mengusung tema pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional.

Tema debat ketiga pada tanggal 7 Januari 2024 adalah ekonomi (kerakyatan dan digital), kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak (digital), keuangan, dan pengelolaan APBN.

Selanjutnya tema debat keempat pada tanggal 21 Januari 2024 perihal energi, sumber daya alam (SDA), SMN, pajak karbon, lingkungan hidup dan agraria, serta masyarakat adat.

Debat terakhir pada tanggal 4 Februari 2024 dengan tema mengenai teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoaks, intoleransi, pendidikan, kesehatan (post-COVID Society), dan ketenagakerjaan.

Tema debat tersebut merujuk pada visi nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).