Tak Ingin 2019 Terulang, Dinkes DKI Minta KPU Pastikan Petugas Pemilu 2024 di Jakarta Terdaftar BPJS

JAKARTA - Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta untuk memastikan seluruh anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) Pemilu 2024 terdaftar BPJS.

Hal ini diungkapkan Ani dalam rapat kerja Komisi A DPRD DKI Jakarta yang juga menghadirkan jajaran KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh anggota KPPS itu terdaftar menjadi dalam anggota BPJS atau terdaftar sebagai JKN (jaminan kesehatan nasional)," kata Ani di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 4 Desember.

Kepastian KPPS terdaftar sebagai peserta BPJS ini diminta Ani untuk menghindari masalah yang pernah terjadi pada pemilu sebelumnya. Di mana, sebanyak 894 petugas pemilu meninggal dunia dan 5.175 petugas jatuh sakit selama penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019.

Ratusan petugas pemilu meninggal dunia dan ribuan lainnya sakit dalam 2019 lalu terjadi akibat beban kerja pemilu saat itu cukup berat karena pilpres dan pileg dilakukan secara serentak.

"Akan sangat memudahkan ketika terjadi kondisi-kondisi yang membutuhkan pelayanan kesehatan," urai Ani.

Diperkirakan, KPU akan merekrut sekitar 210 ribu petugas KPPS yang bekerja pada tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah DKI Jakarta saat hari pencoblosan.

Untuk screening kesehatan, Pemprov DKI berencana untuk melakukan tes kesehatan atau medical check up (MCU) kepada para anggota KPPS.

"MCU yang kami siapkan secara komprehensif pada pemeriksaan terkait tekanan darah, laboratorium ada pemeriksaan gula darah, kolesterol," ujar Ani.

"Kemudian secara umum nanti ada screening penyakit tidak menular untuk kami memastikan apakah dari setiap anggota KPPS itu ada riwayat komorbidnya," lanjut dia.

Atas dasar itu, Ani meminta KPU mengirimkan surat permintaan fasilitas MCU kepada Pemprov DKI untuk dituangkan dalam Instruksi Sekretaris Daerah DKI Jakarta mengenai implementasinya.