Tanggapi Megawati, Nusron: Presiden Jokowi Pilih Jadi Petugas Rakyat dari pada Petugas Partai

JAKARTA - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal perilaku kekuasaan seperti Orde Baru.

Menurut Nusron, kekuasaan bisa dianggap seperti kekuasaan Orde Baru apabila menpunyai ciri-ciri yang sama dengan gaya pemerintahan masa Orde Baru.

Ia menyebut salah satu ciri kekuasaan Orde Baru ialah sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai.

"Tanda-tanda Orde Baru itu adalah mana kala terjadi sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai. Dahulu, jaman Orde Baru, kekuasaan itu hanya satu partai, sekarang apakah ciri-ciri itu ada dalam diri Pak Jokowi? tidak ada," ungkap Nusron saat dijumpai di media center TKN Prabowo-Gibran, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa malam.

Ia menjelaskan bahwa kekuasaan saat ini terdesentralisasi ke berbagai partai. Hal ini dapat dilihat dari jabatan menteri yang diemban oleh sosok yang berasal dari berbagai partai politik.

"Kekuasaan ini terdesentralisasi ke berbagai partai. Menko Perekonomian-nya dari Golkar, kemudian Menteri Aparatur Negara itu dari PDIP," imbuhnya.

Nusron menganggap pernyataan yang disampaikan Megawati adalah kegelisahan sebagai orang tua dan pimpinan partai pengusung Presiden Joko Widodo dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019. Nusron menyebut bahwa Megawati berharap Presiden Jokowi menjadi alat dan petugas partai politik tertentu.

"Jadi saya kira kami menghormati Bu Mega, tetapi statement yang disampaikan Bu Mega adalah statement kegelisahan sebagai orang tua, kegelisahan sebagai partai pengusung yang kebetulan sebetulnya berharap supaya Pak Jokowi itu dijadikan alat partai politik dan petugas partai politik tertentu," katanya.

"Namun, Pak Jokowi lebih memilih menjadi petugas negara dan petugas rakyat daripada menjadi Petugas partai politik," sambungnya.

Lebih jauh, Nusron mengatakan bahwa pernyataan yang disampaikan Megawati soal perilaku kekuasaan saat ini seperti zaman Orde Baru tidak relevan lantaran tidak ada ciri-ciri yang serupa dengan Orde Baru. Hal ini ia lihat dari sejumlah aspek, mulai dari aspek kebebasan berbicara hingga eksistensi partai politik.

"Dengan demikian, adanya statement ini menjadi tidak relevan kalau pada hari ini kekuasaan ini dianggap menakut-nakutin, mengancam, yang mengancam ini siapa? yang diancam siapa?" ungkapnya.

"Ini namanya adalah menyebarkan ilusi yang nantinya diciptakan kaya semacam psywar yang sifatnya nanti adalah post-truth yang seakan-akan kita tidak pernah peduli hukum itu berdasarkan fakta atau ilusi," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap kejengkelannya kepada pemerintah yang dinilai telah bertindak sewenang-wenang menjelang Pilpres 2024. Megawati mempertanyakan penguasa saat ini yang seakan bertindak seperti era Orde Baru.

"Mestinya Ibu enggak perlu ngomong gitu, tetapi sudah jengkel. Karena apa, Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru," kata Megawati dalam pidatonya di acara konsolidasi relawan pendukung capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD se-Jawa di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin lalu.