DPR Ingatkan Panglima TNI Jenderal Agus Soal Kesejahteraan Prajurit

JAKARTA - Komisi I DPR berharap pergantian Panglima TNI dari Laksamana Yudo Margono ke Jenderal Agus Subiyanto dapat meningkatkan kesejahteraan prajurit dan menjamin netralitas TNI dalam Pemilu 2024.

Dengan pergantian Panglima TNI yang baru, Anggota Komisi I DPR Junico Siahaan berharap akan ada upaya peningkatan kesejahteraan prajurit mengingat tata kelola sumber daya dalam kelembagaan militer sangat penting dalam sistem pertahanan.

"Kesejahteraan prajurit menjadi hal yang perlu diperjuangkan sebagai bagian dari keselarasan pembangunan profesionalisme dan lembaga TNI yang kuat," ujar pria yang karib disapa Nico Siahaan itu, Kamis 23 November.

Isu kesejahteraan prajurit dinilai perlu ditekankan kepada Panglima TNI yang baru sebab menyangkut eksistensi TNI dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penjaga pertahanan negara. Nico meminta Jenderal Agus memperjuangkan kebutuhan setiap personel TNI dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai prajurit.

"Peningkatan kesejahteraan prajurit sangat memengaruhi profesionalitas TNI dalam bertugas dan menunjukan eksistensinya sebagai garda utama penjaga pertahanan dan keamanan ibu pertiwi," tuturnya.

Nico merinci, salah satu upaya dalam peningkatan kesejahteraan prajurit ialah dengan meningkatkan fasilitas perumahan dinas bagi prajurit TNI. Meskipun pucuk pimpinan berganti, ia berharap TNI terus konsisten merealisasikan kebutuhan bagi para prajuritnya.

"Di luar perumahan, aspek yang juga difokuskan dalam agenda perbaikan kesejahteraan prajurit bisa berupa peningkatan penghasilan dan adanya pelayanan kesehatan prajurit serta anggota keluarganya," ujar Nico.

"Selain itu, perlu juga untuk memastikan jaminan hari tua bagi para anggota TNI yang telah menyelesaikan masa pengabdian mereka," sambungnya.

Nico pun menyebut, DPR terus mendukung upaya peningkatan kesejahteraan prajurit. Seperti dalam sisi penganggaran di mana DPR melalui Komisi I telah menyetujui penambahan anggaran sebesar Rp1,67 Triliun untuk TNI dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam APBN 2024.

Penambahan anggaran dengan nilai Rp1.671.963.798.000 itu untuk mengakomodir rencana penaikan 8 persen gaji prajurit TNI dan ASN Kemenhan.

“Ini menjadi bukti atas komitmen DPR dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan prajurit yang sangat berjaga bagi negara karena rela berkorban menjalani tugas-tugas berat, khususnya bagi personel TNI yang ditugaskan di daerah rawan,” jelas Nico.

“Para prajurit yang bertaruh nyawa perlu mendapat jaminan kesejahteraan yang baik, termasuk bagi keluarga mereka. Hal ini agar saat menjalankan tugasnya, prajurit merasa tenang saat mengetahui keluarga mereka terjamin,” lanjutnya.

Selain kesejahteraan prajurit, Nico juga menekan pentingnya modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Menurutnya, peremajaan alutsista harus menjadi bagian penting dari pengembangan investasi di sektor pertahanan Indonesia.

"Pembelian alutsista tentunya dapat mendukung pembangunan kekuatan TNI dalam hal mewujudkan tujuan nasional yang tertera dalam amanah UUD 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," jelas Nico.

Dengan anggaran yang terbatas namun TNI dituntut melakukan peremajaan alutsista, Niko berharap kepala staf dari tiga matra dapat menyusun prioritas alutsista mana yang akan dimodernisasi.

"Kami di Komisi I tentunya memahami kondisi tersebut, sehingga berupaya semaksimal mungkin memperjuangkan penganggaran yang memadai bagi TNI agar benar-benar ideal untuk melindungi wilayah NKRI," papar Nico.