Janji Manis dan Bombastis Kampanye Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar

JAKARTA - Pasangan calon presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) pekan lalu telah mengumumkan terbentuknya Tim Pemenangan Nasional (Timnas) AMIN.

Tim ini diketuai oleh mantan Kepala Badan SAR Nasional (Kabasarnas) Muhammad Syaugi Alaydrus, yang mereka sebut sebagai Captain tim. Selang beberapa hari Anies juga mengumumkan terbentuknya Badan Pekerja Anies-Imin (AMIN) disingkat BAJA AMIN. Badan ini bertugas mensinkronkan konsolidasi antar unsur di dalam kolisi.

Lengkaplah sudah perangkat di kubu AMIN. Mereka siap untuk bertarung menghadapi kampanye pilpres yang akan dimulai pada 28 November.

Para kontestan pasangan capres dan cawapres akan mulai menebar janji dan harapan dengan ide dan gagasan mereka. Publik sebagai pemilih akan menimbang program mana yang nilai masuk akal dan realitis untuk pertimbangkan menentukan pilihan, pada 14 Februari 2024.

Kampanye politik oleh masing-masing pasangan calon, bertujuan untuk memperoleh dukungan pemilih. Setiap pasangan calon saling berebut simpati dengan bermacam macam cara dan strategi. Mulai yang bombastis dan iming iming janji.

Hasil penelitian yang direlease Voxpol Center Research and Consulting baru-baru ini menyatakan bahwa 40,8 responden pemilu 2024 menyukai calon presiden yang akan melanjutkan dan memperbaiki program pemerintah sebelumnya. Sedang responden yang menginginkan calon presiden yang melakukan perubahan besar sebanyak 27,8 persen dan responden yang hanya ingin melanjutkan program pemerintah saat ini hanya 19,2 persen.

"Jadi dengan menggabungkan melanjutkan program yang sudah berjalan dengan perbaikan atau perubahan akan didapatkan 40 persen lebih pemilih," ungkap Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago.

Hasil survey ini sepertinya menginspirasi pasangan Anies-Imin dan timnya. Hingga mereka tidak lagi menggaungkan jargon Perubahan keras-keras. Tetapi menekankan pada jargon perbaikan. Mungkin setelah mereka mempertimbangkan animo publik.

Berikut Visi Misi Pasangan AMIN, yang diserahkan saat mendaftar ke KPU, 20 Oktober lalu. Pasangan AMIN mengusung visi dengan "Indonesia Adil Makmur untuk Semua". Untuk mencapai visi itu, mereka menggariskan 8 misi, yang disebutnya 8 jalan perubahan.

Visi Adil makmur kata mereka dimaknai, layanan publik terjangkau dan berkualitas bagi setiap warga negara, mulai dari kesehatan, pendidikan, perumahan, pangan, transportasi, energi, dan informasi, serta Indonesia yang makmur disegani bangsa-bangsa dunia karena kekuatan ekonomi, teknologi, dan militer, katanya. Anies dan Muhaimin membayangkan dalam Indonesia yang makmur, itu setiap warganya hidup dalam lingkungan yang bersih, bebas polusi, dan terlindungi dari bencana ekologis.

Entah berhubungan langsung dengan visi misi itu atau tidak dalam suatu kesempatan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda, mengatakan akan menggratiskan bahan bakar minyak (BBM). Jika Ketua Umum PKB, Cak Imin menang dalam Pemilu 2024. Pernyataan itu dianggap banyak pihak sebagai pernyataan yang bombastis menjelang masa kampanye.

Huda mengatakan telah menghitung jumlah pemilik sepeda motor mencapai 120 juta. Bila Pertalite diturunkan menjadi Rp 7.000 untuk sepeda motor maka subsidi yang diperlukan Rp 121 triliun.

Sementara Muhaimin Iskandar ketika ditegaskan mengenai pernyataan itu, ia mengelakkan, “Iya, itu di salah pahami,” katanya. Menurutnya, yang dimaksudnya adalah subsidi transportasi tak boleh dihentikan terutama akses kepada pekerja. "Kalau rakyat yang bekerja dan tidak bisa keluar rumah dan tidak mendapatkan transportasi publik subsidi BBM khusus," ujarnya.

Sebagai catatan, BBM yang paling banyak digunakan sepeda motor adalah pertalite. Bila kita menghitung konsumsi sepeda motor 1 liter per hari maka konsumsi Pertalite sekitar 43, 8 miliar liter setahun (365 hari). Dengan harga BBM per liter disubsidi menjadi Rp 7.000 atau ada subsidi Rp 3.000 maka anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 131,4 triliun.

Persoalannya jika BBM disubsidi maka konsumsi akan semakin membengkak anggaran pun pasti akan melambung. Belum lagi akan ada migrasi dari BBM jenis lain, termasuk non-subsidi, karena ada disparitas harga yang sangat besar.

Akan dibutuhkan dana yang besar tak kurang dari 131,4 triliun. Hitung-hitungannya pengguna sepeda motor di Indonesia ada sekitar 120 juta, jika saja satu sepeda motor mengkonsumsi 1 liter perhari maka akan dibutuhkan 45 miliar liter dikali, 360 hari dalam setahun. Jika subsidi pertalite sebesar Rpk 7000 rupiah, maka negara harus mensubsidi sekitar Rp 6000. Karena saat ini harga dasar Pertalite sudah Rp 13.000, tidak lagi Rp 10000/ liter, karena Pertalite kategori BBM bersubsidi dan selama ini pemerintah telah mensubsidi pengguna pertalite. Sehingga jika proyek AMIN ini dijalankan negara akan membutuhkan 262,8 triliun untuk subsidi pertalite.

Jadi ide untuk memberikan subsidi BBM untuk kalangan tidak mampu, adalah retorika dari pasangan ini. Hal itu bukan ide dan gagasan baru, sebab pemerintah saat ini sudah melakukanya.

Selama ini dengan subsisi senilai Rp 3000 per liter saja pemerintah kerap kali kewalahan, sebab sering kali angka realisasi besar jauh lebih dari angka alokasi. Tercatat selama 13 tahun (2012-2022), hanya empat kali realisasi BBM di bawah alokasi.

Tak hanya itu pasangan AMIN ini juga getol melontar wacana akan meningkatkan dana desa. Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa salah satu target yang ingin ia perjuangkan dalam pemerintah baru nanti adalah bertambahnya dana desa. Rencananya, ia akan naikkan anggaran Dana Desa dari semula rata-rata sekitar 1,1- 1,3 miliar menjadi 5 miliar setiap desa.

Cak Imin dalam beberapa kesempatan mengatakan, akan memperjuangkan rencana itu. Antara lain disampaikan Cak Imin saat bertemu dengan kiai dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Jawa Timur, 10 September lalu.

"Kami sudah menghitung dana desa untuk 2023 ini Rp2 miliar per desa.Masih bisa ditingkatkan drastis Rp5 miliar per desa. Ini target yang ingin diperjuangkan di pemerintahan baru," ujarnya di Jombang, Jawa Timur. Seperti diketahui dana desa terus meningkat untuk tahun 2023 jumlahnya mencapai Rp70 triliun. Jika jumlah desa yang harus menerima 74.961 desa sesuai data Kementerian Dalam Negeri maka dibutuhkan alokasi sebesar Rp 374,81 triliun.

Ide meningkatkan Dana Desa menurut didasari keinginan mengatasi kesenjangan antara desa dan Kota. Sebab 40 persen penduduk berada di desa dan sekitar 30 juta masyarakatnya bekerja disektor pertanian, "Kita ingin menggeser lokus pemerataan ke desa," kata Dita Indah Sari, Politisi PKB, saat bicara di acara Televisi CNBC.

Namun ia memastikan bahwa tidak seluruhnya desa akan digelontorkan dana 5 miliar itu. Menurutnya akan dipilah jenis kategori desa tertentu, berdasar proporsinya. Karena desa ada kategori tertentu, ada desa berkembang, desa tertinggal, desa sangat tertinggal. Selama ini fokus penanganan dan butuh yang sentuhan desa tertinggal dan sangat tertinggal.

Namun Ekonom Senior Core di Program Your Money Your Vote CNBC, Ina Primiana, mengingatkan Kalau benar akan di realisasi program dana desa sebesar 5 miliar, harus juga benar-benar dilihat kapasitas SDM yang ada di sana. Sebab kita tahu dana desa setiap tahun dinaikkan tapi ketimpangan tetap tinggi, pengangguran tetap banyak itu artinya gelontoran dana itu tidak jadi apa apa, Sehingga penyaluran dana iu harus ada pendampingan atau arahan kepada mereka. Menurutnya lagi pula anak-anak muda di desa sudah ke kota tidak lagi di desa, jadi harus dipikirkan bagaimana membawa anak muda tetap mau di desa, mau membangun desanya sehingga ada kontribusi. "Jadi yang lebih penting adalah peningkatan pendidikan di desa" ujarnya

Janji politik yang sifatnya populis seperti ini tentu menjadi komoditas yang laku keras di tahun politik. Namun berbicara soal alokasi dana desa persoalan yang lain. Sebab kajian Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa selama ini dana desa menjadi sumber korupsi. Pemantauan ICW menemukan dari tahun 2015 hingga 2022, menunjukkan bahwa tingkat korupsi dana desa cenderung meningkat secara signifikan.

Program tentang Lingkungan Lebih Lengkap

Menyikapi visi misi dari tga pasangan calon, Yayasan Madani Berkelanjutan melakukan kajian dengan menyandingkan masing masing visi misi itu dan melakukan perbandingan berdasar klaster lingkungan; energi, hutan, pertanian berkelanjutan, sektor kebijakan iklim, sampah dan limbah.

Menurut Executive Director Yayasan Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad, secara on paper visi misi lingkungan kelompok AMIN dinilai justru yang paling lengkap. "Mungkin juga karena adanya orang-orang LSM yang kuat di kubu mereka, terutama kelompok agraria," ujarnya. Tapi menurutnya, "Implementasinya belum tahu akan seperti apa, yaa," tuturnya.

Ketika ditanyakan apakah program visi misi pasangan AMIN terlalu berlebihan? "Kalo berlebihan sih enggak.., Justru kita yang dari kelompok lingkungan malah senang kalo agenda penyelamatan lingkungannya jelas," kata Nadia. Hanya saja menurut Nadia ada ketidak sinkronan antara rencana yang dibuat, misalnya misi untuk mempercepat transisi energi melalui pengembangan sumber terbarukan sesuai dengan potensi lokal dari setiap daerah, seperti eksplorasi geothermal, PLTS, dan PLTA, pemensiunan dini PLTU, serta pengembangan sistem ketenagalistrikan. Tetapi di sisi lain akan mendorong hilirisasi batubara dan meningkatkan produksi minyak bumi, termasuk proyek Masela.

"Jadi yang perlu disangsikan adalah komitmennya untuk tetap jalani semua janji yang sudah dibuat dan bagaimana mensinergikan berbagai rencana yang saling bertabrakan itu, terutama antara transisi energi dan sektor lahan," tegas Nadia, kepada Voi saat dihubungi Jumat lalu.