Bagikan:

JAKARTA - Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengangkat mantan PM David Cameron sebagai menteri luar negeri, mengikuti pencopotan terhadap Menteri Dalam Negeri Suella Braverman dalam reshuffle kabinet pada Hari Senin.

Posisi yang ditinggalkan oleh Braverman diisi oleh James Cleverly yang sebelumnya menjabat sebagai menteri luar negeri, melansir Reuters 13 November.

Dalam unggahannya di media sosial X, Cleverly mengatakan, "suatu kehormatan untuk ditunjuk sebagai menteri dalam negeri."

"Tujuannya jelas. Tugas saya adalah untuk menjaga keamanan orang-orang di negara ini," tulisnya seperti mengutip CNBC.

PM Sunak memecat Braverman pada Senin pagi waktu setempat, setelah membuat komentar yang dinilai menghasut tentang kebijakan protes pro-Palestina di pusat Kota London selama akhir pekan, seperti dikutip dari CNN.

Cameron sendiri menjabat sebagai perdana menteri dari tahun 2010 hingga 2016. Ia kemudian mengundurkan diri setelah Inggris memilih untuk meninggalkan Uni Eropa dalam referendum yang ia serukan.

Dalam sebuah pernyataannya, Cameron mengatakan Inggris menghadapi "serangkaian tantangan internasional yang menakutkan" di tengah-tengah perang yang sedang berlangsung di Ukraina dan Timur Tengah.

"Pada masa perubahan global yang sangat besar ini, sangat penting bagi negara ini untuk mendukung sekutu-sekutu kita, memperkuat kemitraan kita dan memastikan suara kita didengar," kata Cameron.

"Meskipun saya telah berada di luar politik garis depan selama tujuh tahun terakhir, saya berharap pengalaman saya, sebagai Pemimpin Konservatif selama sebelas tahun dan Perdana Menteri selama enam tahun, akan membantu saya dalam membantu Perdana Menteri untuk menghadapi tantangan-tantangan penting ini," lanjutnya.

Sebelumnya, Braverman kendati menjadi menteri di Pemerintahan PM Sunak, namun tak segan menyampaikan retorika konfrontatif mengenai masalah migran, pengunjuk rasa, polisi hingga tunawisma.

Setelah pemecatannya, Braverman mengatakan "merupakan kehormatan terbesar dalam hidup saya untuk melayani sebagai menteri luar negeri".

"Saya akan menyampaikan lebih banyak lagi pada waktunya," tambahnya, seperti mengutip Al Jazeera.

Terbaru, ia menuai kritik dengan menuduh kepolisian London menerapkan "standar ganda" penanganan aksi unjuk rasa, dalam sebuah opini di surat kabar Times of London yang mengutuk demonstrasi pro-Palestina yang menurut Downing Street tidak mendapat izin dari PM Sunak.

Komentar Braverman mengenai kepolisian dan kritik kerasnya terhadap unjuk rasa pro-Palestina pada Hari Sabtu, menuai kritik dari berbagai pihak.

"Anda mempunyai peluang untuk menyulut kemarahan kedua belah pihak ketika Anda melontarkan pernyataan yang memecah belah," kata Neil Basu, mantan kepala kepolisian kontra-terorisme di Inggris kepada BBC.

"Membuat komentar yang berpotensi memecah belah adalah hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan. Tidak ada Menteri Dalam Negeri yang pernah menjabat akan melakukan hal yang sama," tandasnya.

Dikatakan, perubahan terbaru ini dilakukan PM Sunak saat Partai Konservatif-nya sangat tertinggal dari Partai Buruh sebelum Pemilu yang diperkirakan akan diadakan tahun depan.