Perludem Minta Bawaslu Proaktif Awasi Potensi Penyalahgunaan Alat Negara

JAKARTA - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khairunnisa Nur Agustyati, meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lebih aktif lagi mengawasi potensi penyalahgunaan alat-alat negara.

Hal ini disampaikan Khairunnisa menanggapi potensi penyalahgunaan alat-alat negara dalam keikutsertaan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming dalam kontestasi Pilpres 2024. 

“Menurut saya, Bawaslu harus lebih aktif lagi mengawasi soal ini, karena potensinya bukan hanya di masa kampanye saja. Tapi juga sebelum masa kampanye seperti hari-hari ini,” ujar Khairunnisa kepada wartawan, Jumat, 30 November.

Menurutnya, meski masa kampanye baru akan dimulai pada 28 November mendatang, namun potensi-potensi penyalahgunaan kewenangan sudah terjadi sebelum masa kampanye resmi dimulai.

“Selama ini Bawaslu selalu berdalih bahwa peserta pemilu belum ditetapkan dan juga belum masuk masa kampanye sehingga tidak bisa dilakukan penindakan,” katanya.

Padahal, lanjut Khairunnisa, tertulis jelas dalam tugas dan wewenang Bawaslu, di mana salah satunya melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran serta sengketa proses pemilu. Sampai dengan memutuskan sanksi apabila terjadi pelanggaran.

“Seharusnya dengan segala kewenangannya saat ini, harusnya Bawaslu tidak sekedar menunggu saat masa kampanye saja. Sebelum masa kampanye harusnya sudah harus dilakukan juga untuk memastikan proses pemilu berjalan secara fair,” ungkap Khairunnisa.

Karena itu, Khairunnisa berharap, Bawaslu bisa memaksimalkan keprofesionalitasan dan independensinya menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. 

"Saya rasa publik sudah banyak mengingatkan Bawaslu soal tugas dan fungsinya saat ini. Karena saat ini Bawaslu kita sudah bertransformasi menjadi lembaga yang memiliki kewenangan yang besar,” tutup Khairunnisa.

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Ammarsjah Purba, menduga ada campur tangan aparat atau penggunaan alat negara untuk memonitor kegiatan politik peserta Pemilu 2024. 

Seperti, pencopotan baliho capres-cawapres tertentu di Bali. Namun Ammarsjah menilai, aparat tidak melakukan hal yang sama terhadap baliho-baliho capres-cawapres yang lain.

Bakal capres Ganjar Pranowo juga meminta semua pihak tidak menggunakan alat negara untuk melakukan perbuatan tidak adil dalam penyelenggaraan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini disampaikan Ganjar merespons soal potensi penyalahgunaan wewenang setelah banyak pejabat pemerintah yang bergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka.

"Mudah-mudahan semuanya akan ingat dan tidak menggunakan alat negara untuk sesuatu yang tidak fair karena itu akan mencederai demokrasi," kata Ganjar di Kantor CSIS, Jakarta, Selasa, 7 November.