Kapolri: Konflik Israel-Palestina Bisa Bangkitkan Terorisme di Indonesia

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta seluruh jajarannya untuk meningkatkan pengawasan terhadap sel tidur terorisme yang berpotensi mengganggu pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Sel tidur terorisme bisa saja bergerak dikarenakan terjadinya peperangan antara Palestina dan Israel.

"Beberapa waktu lalu dampak dari perang Israel-Palestina tentunya juga membangkitkan sel-sel tidur yang terafiliasi dengan teroris dan mau tidak mau kita tentunya harus waspada," ujar Sigit di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu, 1 November.

Karena itu, jajarannya diminta untuk terus waspada. Titik-titik rawan yang sudah dipetakan harus dijaga dan diawasi. Bila muncul potensi pergerakan terorisme, Sigit meminta jajarannya langsung mengambil tindakan.

"Tentunya kita siapkan di semua wilayah kantong-kantong yang memang kita tengarai bahwa di situ banyak sel-sel tidur untuk betul-betul kita awasi secara ketat," ungkapnya

"Apabila ada tanda-tanda yang berdampak akan mengganggu apakah itu tahapan apakah itu proses pembangunan atau hal-hal lain ya kita segera mengambil langkah," sambung Sigit.

Dengan dilakukannya pengawasan secara ketat, diharapkan tak ada aksi terorisme yang terjadi. Sehingga, semua pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan berjalan aman.

"Saya kira itu menjadi bagian tugas kita. Mudah-mudahan semuanya bisa kita laksanakan dengan baik dan semuanya bisa berjalan aman," kata Sigit.

Sebelumnya, Densus 88 Antiteror Polri meringkus 59 tersangka teroris yang 40 di antaranya kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Dari hasil pendalaman, mereka berencana menggagalkan proses Pemilu 2024.

"Ini adalah kelompok pimpinannya AU ada yang disebut dengan kegiatan yang terencana oleh kelompok ini untuk menggagalkan atau mengganggu jalannya pesta demokrasi pemilu," ujar Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Aswin Siregar.

Rencana menggagalkan Pemilu 2024 karena mereka menganggap demokrasi merupakan tindakan melanggar hukum. Sehingga, harus dihancurkan.

"Bagi mereka pemilu adalah rangkaian demokrasi, dimana demokrasi itu adalah maksiat, demokrasi ini adalah sesuatu yang melanggar hukum bagi mereka," sebutnya.

Salah satu rencana mereka untuk menggagalkan pelaksanaan Pemilu 2024 yakni dengan menyerang aparat penegak hukum.

Aksi penyerangan itu nantinya diharapkan berdampak pada suasana yang terasa mencekam dan berbahaya. Sehingga, gelaran pesta demokrasi lima tahunan itu ditunda.