Bantah Pencalonan Gibran karena Tekanan Penguasa, Demokrat Sindir Balik Hasto: Jangan-jangan PDIP yang Tersandera

JAKARTA - Partai Demokrat membantah ada ketua umum partai politik (Parpol) di Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendapat tekanan penguasa terkait pencalonan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Hal ini merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal kartu truf ketum parpol di koalisi pendukung Prabowo Subianto. 

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai pernyataan Hasto tersebut sungguh tidak berdasar.

Kamhar menekankan partainya tidak pernah mendengar atau pun merasa tersandera dalam penentuan capres dan cawapres yang didukung KIM pada Pilpres 2024 mendatang.

"Ini pernyataan yang tak berdasar. Partai Demokrat belum pernah sekalipun berada pada posisi tidak otonom apalagi tersandera dalam penentuan Capres dan cawapres," ujar Kamhar kepada wartawan, Senin, 30 Oktober. 

Kamhar mengungkapkan, Partai Demokrat sepakat memilih Gibran sebagai cawapres lantaran nama wali kota Solo itu masuk ke dalam 4 nama kandidat pendamping Prabowo. 

"Partai Demokrat bisa menerima Gibran sebagai pasangan Pak Prabowo karena Mas Gibran lah yang diputuskan oleh Pak Prabowo sebagai pendampingnya," ungkap Kamhar. 

Lagipula, lanjut Kamhar, Demokrat telah menyerahkan sepenuhnya persoalan nama cawapres kepada Prabowo selaku capres dari KIM. Di mana penentuan cawapres Prabowo juga melalui musyawarah mufakat antar ketum. 

"Demokrat taat azas. Sejak saat mengusung Pak Prabowo dan menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju, kami menyerahkan sepenuhnya terkait Bacawapres kepada Pak Prabowo," jelas Kamhar.

Kamhar lantas menduga jangan-jangan PDI Perjuangan yang saat ini tengah tersandera karena kadernya, Gibran Rakabuming yang juga wali kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo maju sebagai cawapres dari parpol lain. 

"Jangan-jangan partainya Bung Hasto yang tersandera," sindir Kamhar. 

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku mendapat cerita soal kartu truf ketua umum (ketum) parpol terkait pencalonan Gibran. 

"Indonesia negeri spiritual. Di sini moralitas, nilai kebenaran, kesetiaan sangat dikedepankan. Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran, sebenarnya adalah political disobidience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 29 Oktober.

Hasto menyinggung soal tekanan kekuasaan hingga kartu truf ketua umum partai politik menyangkut pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo itu.

"Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK. Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang mengatakan life time saya hanya harian; lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan," kata Hasto