KSAL Ajak Jaksa Agung Kerja Sama Penegakan Hukum di Laut

JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengajak Jaksa Agung ST Burhanuddin membentuk kerja sama penegakan hukum di laut mengingat ragam tindak pidana yang mengancam perairan Indonesia mulai dari penyelundupan sampai TPPO.

Laksamana Ali menyampaikan modus operandi pelaku pidana di laut semakin bervariasi, sehingga koordinasi erat antara TNI AL dan jaksa agung pun menjadi penting.

"Indonesia memiliki kekayaan laut yang potensial sehingga berpotensi dilirik oleh negara lain. Hal itu dapat berdampak pada kejahatan transnasional seperti pelanggaran wilayah teritorial, illegal fishing (tangkap ikan ilegal), illegal mining (tambang ilegal), trafficking (penyelundupan) narkotika hingga terorisme," tutur Kasal dalam pertemuannya dengan Jaksa Agung.

Dia melanjutkan saat ini ada 12 instansi yang wilayah kerjanya di perairan Indonesia, termasuk di antaranya TNI AL dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

"Semua penyidikan tindak pidana laut perlu dikoordinasikan antar-pihak dengan baik," ujar Laksamana Ali dilansir ANTARA, Selasa, 17 Oktober.

Dalam pertemuan itu, Burhanuddin menyambut baik inisiatif dari Laksamana Ali. Jaksa Agung menyampaikan saat ini ada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) yang bertugas menangani tindak pidana dalam mekanisme koneksitas.

Jampidmil, Jaksa Agung menyatakan, dapat membantu penegakan hukum yang saat ini dilakukan oleh TNI Angkatan Laut di perairan Indonesia.

Dia melanjutkan kerja sama dan koordinasi erat antara dua lembaga itu membutuhkan penguatan sarana dan prasarana serta regulasi yang jelas sehingga penegakan hukum tidak tumpang tindih.

"Saya berharap ke depannya perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan bersama untuk membangun mindset/persepsi yang sama antar-penegak hukum. Pendidikan dan pelatihan tersebut merupakan bagian dari pertukaran informasi dan sharing knowledge (pertukaran wawasan)," ujar Jaksa Agung.