Keakraban Puan dengan Perdana Menteri India: Mulai dari Tertawa Renyah Hingga Diskusi Serius

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani mengikuti rangkaian G20 Parliamentary Speaker's Summit di India. Di sela-sela sidang parlemen negara-negara G20 itu, Puan sempat berbincang hangat dengan Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi.

Pertemuan Puan dengan Narendra Modi berlangsung pada momen inagurasi pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) P20 ke-9 yang diselenggarakan di Yashoboomi Convention Center, New Delhi, India, Jumat 13 Oktober. PM Modi membuka P20 Summit tersebut.

Sesekali Puan dan PM Modi terlihat tertawa renyah saat berbincang. Selain saat makan siang, Puan dan Modi juga terlihat berbincang sambil berdiri menunggu acara dimulai. Tampak sejumlah anggota parlemen lainnya ikut bergabung.

Ada momen ketika Puan PM Modi berdiskusi dengan beberapa anggota parlemen G20 lain, termasuk dua Ketua Parlemen perempuan.

“Seperti yang disampaikan PM India, Narendra Modi pada inagurasi Konferensi ke-9 Parlemen G20 (P20) di New Delhi pagi ini: time to move together. Ini waktunya parlemen dunia untuk menjadi elemen penting perubahan, bergandengan tangan menuju satu bumi, satu keluarga, satu masa depan,” kata Puan.

Puan juga duduk satu meja dengan PM Modi saat sesi makan siang usai pembukaan Sidang Umum P20 ke-9. Selain bersama Modi, Puan juga duduk semeja dengan Ketua Lok Sabha (Dewan Rakyat India) Om Birla dan Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU) Pacheco Duarte.

Tak hanya dengan PM Modi, Puan pun berbincang dengan Ketua Parlemen lainnya, seperti Ketua Lok Sabha Om Birla, Ketua Majelis Nasional Republik Korea, Kim Jin-Pyo dan lainnya. Puan juga terlihat berdiskusi tentang sidang P20 dengan Presiden IPU, Pacheco Duarte.

Puan berbicara soal pentingnya negara-negara dunia berupaya mengejar pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya dorongan Parlemen kepada Pemerintah untuk menyelesaikan beragam isu peperangan dan konflik kemanusiaan global.

Kemudian di sesi kedua yang mengambil tema Transisi Energi Berkelanjutan Satu Bumi-Pintu Gerbang Menuju Masa Depan Ramah Lingkungan, Puan berbicara soal akses terhadap energi terbarukan dan terjangkau yang merupakan kunci pembangunan di era mendatang. Untuk mencapai hal tersebut, semua negara diingatkan untuk bekomitmen menghadapi bersama berbagai tantangan.

"Namun, kita menghadapi tantangan yang berat. kesenjangan pembiayaan energi terbarukan yang diterima negara maju dan negara berkembang, dan dampak lanjutan dari perang dan krisis di beberapa bagian dunia yang menyebabkan melonjaknya harga pangan dan energi yang berdampak pada negara-negara berkembang," ungkap Puan.

Presiden P20 ke-8 ini melanjutkan, kerja sama dan kolaborasi multilateral yang kuat juga dibutuhkan dalam mempercepat transisi energi. Selain itu, kata Puan, guna memastikan bahwa negara-negara berkembang dapat memperoleh manfaat dari peluang dan inovasi.

"Mempercepat transisi energi memerlukan kerja sama global yang adil dan inklusif," ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan lalu mencontohkan, saat ini Indonesia telah menetapkan target untuk energi terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2025. Bahkan di tahun 2030, ia berharap lebih dari separuh penggunaan energi terbarukan di Indonesia akan berbentuk bioenergi yang berasal dari energi surya, tenaga air, dan panas bumi.

"Dari segi instrumen pembiayaan Indonesia telah memperkenalkan obligasi syariah ramah lingkungan pada tahun 2018. Kami juga telah menerbitkan instrumen obligasi ramah lingkungan secara global," sebut Puan.

DPR sendiri pun disebut ikut berkontribusi dalam menyukseskan program energi terbarukan. Hal ini, menurut Puan, terlihat dengan tengah dilakukannya pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Energi Baru dan Terbarukan yang akan menjadi komitmen Parlemen.

"Parlemen, dalam hal ini, mempunyai peran penting untuk memajukan undang-undang yang berkontribusi terhadap kebijakan energi jangka pendek dan jangka panjang,” ungkap cucu Bung Karno tersebut.

“Kebijakan yang mendorong peralihan ke energi terbarukan dan memprioritaskan alokasi anggaran untuk kegiatan rendah karbon," imbuh Puan.