1 Tersangka Kasus Korupsi Pasar Atas Bukittinggi Mangkir Pemeriksaan, 6 Termasuk 3 ASN Penuhi Panggilan

SUMBAR - Kejaksaan memeriksa tersangka dugaan korupsi kasus penyalahgunaan uang negara di pengelolaan Gedung Pasar Atas di Bukittinggi tahun anggaran 2020 dan 2021. Dari 7 yang dijadwalkan diperiksa, 1 tersangka berinisial YY (65) mangkir.

"Dari panggilan yang telah dilayangkan kepada tujuh orang tersangka, enam orang memenuhi panggilan dan hadir sesuai jadwal. Namun satu orang tidak memenuhi panggilan jaksa penyidik," kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Bukittinggi Dasmer Nehemia Saragih, di Sumbar, Jumat 13 Oktober, disitat Antara. 

Nehemia mengatakan terhadap tersangka YY yang menjabat Direktur PT Pinang Jaya Mandiri selaku penyedia jasa kebersihan di Pasar Atas pada 2021 bakal dilakukan pemanggilan kembali. Jika yang bersangkutan kembali mangkir, Kejari Bukittinggi menegaskan bakal melakukan upaya penjemputan paksa. 

Adapun dari 66 yang memenuhi panggilan pemeriksaan, tiga orang berstatus aparatur sipil negara (ASN) Bukittinggi. 

Mereka adalah tersangka AL (47), menjabat Kasi Pengembangan Sarana pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Bukittingg, PPK dan PPTK kegiatan Pengelolaan Pasar tas tahun 2020 dan PPTK kegiatan Pengelolaan Pasar Atas periode Januari hingga Agustus 2021.

Selanjutnya tersangka HR (58), selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Bukittinggi, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Pengelolaan Pasar Atas Tahun 2020, KPA dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengelolaan Pasar Atas Periode Januari hingga Agustus 2021.

Terakhir tersangka RY(46) merupakan Kepala Pengelolaan Pasar Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Bukittinggi, KPA dan PPK Kegiatan Pengelolaan Pasar Atas Periode September hingga Desember 2020.

"Sementara tiga lainnya merupakan pegawai swasta, RO (32) sebagai Direktur PT Oksiada Mandiri selaku penyedia jasa kebersihan di Pasar Atas Tahun 2020, JF (41) sebagai penerima kuasa direksi dan SH sebagai Koordinator Tenaga Jasa Kebersihan Pasar Atas Tahun 2020-2021," tuturnya.

Sementara itu Kepala Seksi Intel Kejari Bukittinggi Wiwin Iskandar mengatakan pemanggilan tersangka dilakukan berturut-turut sejak 10 hingga 12 Oktober 2023 setelah pemeriksaan saksi-saksi.

"Saat diperiksa di hadapan penyidik pidsus, keenam tersangka memberikan keterangan yang diketahuinya sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya, mereka bersikap kooperatif," katanya.

Sebelumnya, pada awal Agustus 2023, Kepala Kejari Bukittinggi telah menerbitkan surat perintah penyidikan terhadap tujuh tersangka atas dugaan penyalahgunaan biaya pada kegiatan pengelolaan Pasar Atas Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 dan Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Tahun Anggaran 2021 di Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Bukittinggi.

Perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 811,1 juta berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Sumatera Barat.

Terhadap tersangka dijerat dengan Pasal Primer Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 35 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

"Ancamannya pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar serta membayar uang pengganti sebanyak kerugian negara yang ditimbulkan. Saat ini tersangka belum dilakukan penahanan," tandasnya.