Bagikan:

SURABAYA - El Nino mulai membawa dampak buruk terhadap daerah di Jawa Timur. Hingga saat ini tercatat ada 21 kabupaten/kota di Jatim mengalami kekeringan, sehingga masyarakat setempat mengalami krisis air bersih.

"Kami mengajak kepala daerah untuk memetakan status kebencanaan di tiap-tiap wilayahnya secara tepat. Pemetaan status bencana ini sangat penting bagi pemerintah, dalam penanganan di suatu wilayah, termasuk dalam penyaluran bantuan," kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, di Surabaya, Selasa, 10 Oktober.

Ke- 21 daerah di Jatim itu, yakni sebanyak 12 kabupaten/kota kini berstatus siaga darurat dan sembilan daerah tanggap darurat. Dengan status itu, salah satu yang dapat dikeluarkan saat bencana ialah Cadangan Beras Pemerintah (CBP). 

"Jika wilayah sudah menetapkan status tanggap darurat dan SK sudah keluar, maka Cadangan Beras Pemerintah (CBP) bisa digunakan," ujarnya.

"CBP bisa dimanfaatkan hingga 100 ton, ini sudah memberikan solusi dari kebutuhan bagi masyarakat terdampak utamanya yang terdampak kekeringan. Insya allah CBP di Jatim cukup," tambahnya.

Menurut Khofifah, bencana kekeringan ini bukanlah persoalan sederhana. Sumber air yang biasanya dapat ditemukan di kedalaman 50 meter menjadi 150 meter. Hal ini tentunya menjadi persoalan bagi para petani di Jatim.

"Nah ini harus dicek betul bagi daerah-daerah yang mengalami kekeringan. Jika memang diperlukan, maka CBP ini bisa digunakan bagi masyarakat yang terdampak," katanya.

Khofifah menjelaskan alur pengajuan CBP. Bupati/ Wali Kota dapat mengajukan langsung ke Bulog terdekat. Jika CBP sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan, maka pemprov akan turun tangan untuk ikut menyalurkan bantuan beras.

"Setelah itu, jika lebih dari 14 hari namun masih statusnya Tanggap Darurat namun CBP habis, bisa menggunakan cadangan beras milik Pemprov," katanya