Pemerintah Harus Respons Cepat Daerah yang Alami Krisis Air Bersih

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Pemerintah bertindak cepat mengatasi masalah krisis air bersih yang melanda sejumlah daerah buntut kemarau panjang. Ketersediaan air bersih merupakan hak dasar setiap rakyat.

"Saya mendesak Pemerintah untuk segera melakukan langkah penanganan untuk daerah-daerah yang mengalami kekeringan, baik itu droping air bersih atau menyediakan infrastruktur penunjang lain," kata Puan, Rabu 13 September.

Seperti diketahui, sejumlah daerah mengalami krisis air bersih akibat wilayahnya kekeringan karena kemarau panjang. Seperti tiga daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberlakukan status tanggap darurat kekeringan, yakni Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Jeneponto.

Beberapa wilayah lain yang mengalami krisis air bersih akibat kekeringan seperti di Bangka Belitung, sejumlah daerah di Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, dan Jawa Barat. Bahkan Pemkab Bekasi menetapkan status keadaan siaga darurat bencana kekeringan karena sejumlah wilayah di daerahnya mengalami kekeringan.

Di Jawa Tengah, banyak daerah yang sudah masuk kategori awas atau merah bencana kekeringan. Puan pun menyoroti krisis air bersih di Kabupaten Sukoharjo yang menyebabkan 8.002 jiwa di 3 Kecamatan, yakni Kecamatan Weru, Bulu dan Tawangsari terdampak.

“Krisis air bersih di Sukoharjo adalah cerminan dari masalah yang lebih besar di Indonesia, yaitu ketidakseimbangan antara suplai air dan permintaan yang terus meningkat,” ucap Legislator dari Dapil Jawa Tengah V itu.

Penyebab kekeringan disinyalir karena musim kemarau berkepanjangan yang menyebabkan sumur-sumur cadangan air bersih warga mengalami krisis debit air. Saat ini warga terdampak kekeringan di Sukoharjo mengharapkan droping air bersih guna menunjang aktivitas sehari-hari.

Puan meminta Pemerintah Daerah bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk segera memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kekeringan adalah bencana. Dengan sinergi yang baik dari semua elemen bangsa, diharapkan kesulitan warga bisa segera teratasi,” tegas Puan.

Berdasarkan keterangan BMKG, wilayah yang sedang mengalami musim kemarau meliputi Aceh, Sumatera Utara, sebagian besar Riau, sebagian besar Sumatera Barat, sebagian besar Bengkulu, sebagian besar Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Jawa hingga NTT.

Kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, sebagian besar Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah bagian utara dan tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat dan Papua bagian selatan.

BMKG telah mengeluarkan peringatan untuk sejumlah wilayah di Indonesia yang masuk dalam kategori awas bencana kekeringan. Daerah-daerah tersebut adalah Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Sulawesi Selatan.

Puan menyadari, musim kemarau tahun ini yang lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya telah menyebabkan banyak warga menghadapi bencana kekeringan. Oleh itu, ia berharap Pemerintah dapat merespons cepat keluhan warga, terutama dalam pemenuhan air bersih.

"Bencana ini merupakan peringatan yang harus ditangani dengan serius. Kita harus bekerja keras bersama-sama untuk menghadapi perubahan iklim dan tantangan lingkungan yang semakin kompleks," tutur Puan.

Di sisi lain, Puan menyebut potret kekeringan yang melanda sejumlah daerah di Indonesia harus ditangani dengan peningkatan infrastruktur. Mengingat masih banyak daerah-daerah yang mengandalkan sumur tradisional sebagai sarana utama dalam mendapatkan air bersih.

“Alih-alih mengandalkan sumur- sumur tradisional yang tidak lagi mencukupi, Pemerintah perlu melakukan perubahan besar dalam mengelola sumber daya air dan mengamankan akses air bersih bagi seluruh penduduk Indonesia,” terang Puan.

Puan juga mendorong Pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi untuk melakukan perubahan besar dalam mengelola sumber daya air dan mengamankan akses air bersih bagi seluruh penduduk Indonesia.

"Hal ini termasuk mengidentifikasi daerah-daerah yang rentan terhadap kekeringan, meningkatkan infrastruktur penampungan air, dan menyusun rencana pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan," urai cucu Bung Karno tersebut.