Bagikan:

JAKARTA - Ketua Umum Partai NasDem buka suara tentang kondisi salah satu fungsionaris partainya, Syahrul Yasin Limpo yang disebut terlibat perkara hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Paloh menegaskan hormat pada proses penegakan hukum yang tengah berjalan. 

"Hal yang saya pahami adalah semua kita menginginkan agar kita selalu konsisten untuk memberikan penghormatan kita atas upaya penegakan hukum dan keadilan di negeri ini, dan itulah tugas dan misi kita semuanya, termasuk Partai NasDem," tegasnya di NasDem Tower, Jakarta, Kamis, 5 Oktober.

Ia menerangakan, kasus yang dihadapi Syahrul Yasin Limpo yang menjabat sebagai Menteri Pertanian di pemerintahan Joko Widodo ini di luar dugaan NasDem.

Bagaimana tidak, dalam tugas negaranya ke Eropa menerima penghargaan, Yasin Limpo justru menerima 'kabar buruk' dari dalam negeri.

"Menerima penghormatan dan penghargaan atas keberhasilan pemerintah Indonesia oleh FAO di bawah PBB. Di saat dia menerima penghargaan seperti itu, yang saya pikir sebagai kebanggaan bagi kita semuanya..." 

"Di dalam negeri, dia mengalami suatu peristiwa yang saya bisa pahami bagaimana terhina dirinya, kecewa, sedih, terlepas dari semua permasalahan upaya kita menegakkan keadilan kasus hukum yang berlangsung," terang Paloh. 

Bagi Paloh, hal ini mengusik hatinya seolah-olah tak ada hari esok. Namun sebagai pribadi dan orang nomor satu di NasDem, Paloh menegaskan konsistensi dan penghormatannya pada hukum.

"Tapi sekali lagi, konsistensi dan penghormatan, upaya penegakan hukum tidak akan pernah surut sedikit pun. Itu perlu saya tegaskan. Baik atas nama pribadi atau atas nama seluruh keluarga besar NasDem," terang Paloh. 

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan Syahrul Yasin Limpo sudah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian (Mentan) pada hari ini, Kamis, 5 Oktober. Dia ditemani Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.

“Pak Syahrul menyampaikan surat kepada Bapak Presiden yang isinya adalah pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian,” kata Pratikno kepada wartawan kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 5 Oktober.

Pratikno mengatakan surat itu bakal segera dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tindak lanjut akan dilakukan, seperti menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) dan mencari pengganti Syahrul sebagai Menteri Pertanian.