JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran (SE) yang mewajibkan seluruh pemerintah daerah menganggarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk dana Pilkada 2024.
"Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran mewajibkan seluruh pemerintah daerah (pemda) menganggarkan APBD untuk dana pilkada 40 persen tahun ini dan 60 persen tahun depan. Surat edaran itu dikeluarkan hari ini (29/9)," kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni dilansir ANTARA, Jumat, 29 September.
Dia menjelaskan sebagian besar daerah sudah menganggarkan, tetapi yang anggarannya belum cukup nanti ada APBD perubahan.
"Sampai dengan hari ini sudah 44 persen yang sudah menandatangani anggaran, jadi sudah lumayan bagus kalau nanti diikuti dengan APBD perubahan ini mudah-mudahan bisa 100 persen," ujarnya.
Agus menegaskan bila ada pemda yang belum menganggarkan APBD pilkada sampai 2023 berakhir, maka akan diberikan sanksi dan catatan evaluasi.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Soal Cawapres Ganjar Pranowo, Hasto: Tunggu Tanggal Mainnya dari Ibu Megawati
29 September 2023, 20:14 -
| BERITA
Kejagung Usut Dugaan Aliran Dana Kasus BTS Rp70 Miliar ke Komisi I
29 September 2023, 20:12 -
| BERITA
Kejagung Cari Bukti Baru Aliran Dana Korupsi BTS ke Menpora Dito Ariotedjo Rp27 Miliar
29 September 2023, 19:29 -
| BERITA
Kapolri Pastikan Tewasnya Walpri Kapolda Kaltara Diusut Secara Ilmiah
29 September 2023, 18:55
"Bagi daerah yang tidak menganggarkan itu (sampai 2023 habis) akan diberikan sanksi, bagi yang menganggarkan tentu akan diberikan apresiasi. Nah surat edaran (Kemendagri) itu menekankan kepada Gubernur agar dalam melakukan evaluasi baik APBD perubahan dan APBD bagi daerah yang tidak menganggarkan cukup untuk anggaran pilkada agar diberikan catatan dievaluasi," tegasnya.
Agus mengatakan catatan itu wajib diikuti dan evaluasi wajib diikuti, bahkan kalau perlu dikembalikan.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #golkar #pilkada jakarta #judi online #gunung lewotobi laki lakiPopuler
