JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan praktik pembahasan mengenai peraturan presiden mengenai hak penerbit atau "publisher rights" rumit karena adanya perbedaan keinginan antarpihak.
Namun Presiden menegaskan pembahasan mengenai "publisher rights" hampir selesai.
"Untuk publisher rights kita memang sudah lama membahas ini dengan seluruh pemangku kepentingan. Dulu saya menyampaikan ngapain, sebulan selesai kita kerjain, tapi memang dalam praktiknya sangat rumit sekali. Yang ini enggak mau, yang ini mau, ini enggak mau lama-lama enggak rampung," kata Presiden Jokowi dalam acara pembukaan Kongres ke-25 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Istana Negara, Jakarta dilansir ANTARA, Senin, 25 September.
Presiden menjelaskan titik temu antarpemangku kepentingan sudah mulai terlihat dan menguat sehingga dapat segera diterbitkan.
Kepala Negara juga mengakui aturan mengenai hak penerbit menjadi hal yang paling dipertimbangkan oleh media massa.
"Sekarang prosesnya sudah hampir selesai. Belum selesai, hampir selesai, mudah-mudahan tinggal sedikit ini tidak terjadi tarik-menarik lagi," kata Presiden.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Diperiksa Polisi, Siskaeee Beberkan Akting Pemeran PSK Bertobat Kramat Tunggak untuk Ubah Image
25 September 2023, 17:31 -
| BERITA
KPK Cari Pihak Penerima Aliran Duit Gratifikasi dari Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta
25 September 2023, 17:04 -
| BERITA
KJRI Kawal Kasus Pekerja Migran Indonesia Dipukul di Kedai Makan di Kuching Malaysia
25 September 2023, 16:45 -
| BERITA
Polda Kepri: 35 Tersangka Ricuh kasus Rempang Belum Dapat Penangguhan
25 September 2023, 16:36
Pemerintah tengah menyusun rancangan Perpres mengenai Hak Penerbit. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengatakan secara umum Perpres Hak Penerbit mengatur terkait konten-konten berita yang dihasilkan oleh perusahaan pers.
Selanjutnya, platform digital bisa melakukan semacam penyaringan mana konten yang bersifat berita dan mana yang bukan. Adapun konten yang bersifat berita tersebut kemudian dikomersialisasi.
Namun, salah satu platform digital, Google menyampaikan keberatan terkait rancangan Perpres tersebut. Google khawatir regulasi ini dapat membatasi keberagaman sumber berita bagi publik.
Google menyatakan apabila peraturan tersebut disahkan dalam bentuk yang sekarang, hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menyediakan sumber informasi online yang relevan, kredibel, dan beragam bagi pengguna produk Google di Indonesia.
