Kementerian ATR/BPN Catat 12 Ribuan Hektare Lahan di Kupang Sudah Tersertifikasi

NTT - Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Kupang mencatat sebanyak 12 ribuan hektare lahan di Kota Kupang telah tersertifikasi.

"Sudah lumayan banyak yang kita sertifikasi dari total 15 ribuan hektare luas wilayah Kota Kupang," kata Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang Eksam Sodak di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat 22 Septemberm disitat Antara.

Ia menyampaikan hal tersebut dilakukan berkaitan dengan program pemerintah proyek strategis nasional (PSN) yang mengharuskan proses pendaftaran tanah selesai pada tahun 2024.

Oleh karena itu pihaknya fokus melakukan pemetaan tanah di ibu Kota Provinsi NTT tersebut selama tiga bulan terakhir ini.

Hal itu masuk dalam sebuah program bernama Kota Lengkap yakni lengkap pemetaan lahan, sehingga semua bidang-bidang tanah sudah ada pemetaan dan tidak ada lagi tanah kosong.

Program pemetaan tersebut, ucapnya bertujuan untuk menghindari konflik dan sengketa lahan di wilayah Kota Kupang.

Untuk tahun 2023 ini, Kantor ATR/BPN Kota Kupang pun mendapatkan target 12 hingga 15 ribu hektare lahan untuk dipetakan.

"Namanya Kota Lengkap dan kami harus selesaikan dalam waktu tiga bulan, sampai Desember ini," katanya.

Ia menyampaikan komitmen Kantor ATR/BPN Kota Kupang untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya khususnya dalam hal tujuh layanan prioritas.

Ia juga berharap hendaknya masyarakat menggunakan layanan program strategis nasional yang setiap tahun terus ada dan selalu meningkat jumlah tanah yang masuk dalam PSN dari tahun ke tahun.

Dalam keterangan yang diterima di Kupang, Jumat 15 September 2023, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengatakan jumlah sertifikat yang terealisasi untuk NTT sebanyak 1,5 juta dari jumlah 3,9 juta sertifikat yang sementara berproses.

Dalam kunjungannya ke Kota Kupang, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto telah menyerahkan 16 sertifikat tanah sebagai upaya Kementerian ATR/BPN menggiatkan penyertifikatan seluruh bidang tanah di Indonesia, termasuk tanah-tanah rumah ibadah.

"Kami harapkan 2024 nanti paling tidak sudah mendekati 80 persen program sertifikat ini," kata Hadi saat itu.