JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meyakini Presiden Joko Widodo tidak akan menyalahgunakan data intelijen untuk mengganggu kedaulatan partai.
Hal itu dikatakan Dasco menanggapi pengakuan Presiden Jokowi yang memiliki data intelijen arah koalisi partai politik (parpol).
"Saya yakin dan percaya bahwa itu tidak akan disalahgunakan oleh presiden," ujar Dasco di gedung DPR, Senin, 18 September.
Wakil Ketua DPR itu menjelaskan, sebagai presiden Jokowi memiliki hak untuk menerima informasi dan data penting untuk mendapatkan masukan. Terlebih Jokowi juga merupakan user dari seluruh lembaga intelijen untuk mendapatkan informasi terkait negara.
"Data-data intelijen itu bukan hanya tentang politik, akan tetapi berbagai hal ekonomi budaya dan yang diperlukan oleh seorang presiden dalam berbagai pertimbangan. Salah satunya mengambil keputusan," kata Dasco.
Oleh karena itu, Dasco meyakini, data tersebut hanya akan digunakan untuk keperluan tertentu saja. Seperti, pengambilan keputusan dalam mengelola pemerintahan.
BACA JUGA:
"Saya pikir presiden menempatkan diri sebagai negarawan, sehingga saya yakin dan percaya bahwa data di intelijen yang dipunyai oleh presiden sebagai kepala negara. Tentunya hanya dipakai dalam hal pengambilan keputusan-keputusan strategis dalam mengelola pemerintahan, tidak untuk yang lain," kata Dasco.
Dasco menilai, persoalan tersebut tidak perlu diributkan lagi. Sebab menurutnya, data intelijen soal arah parpol yang dimiliki presiden, hanya salah satu dari sekian banyak data intelijen lainnya.
"Beliau punya banyak data intelijen. Nah kalau beliau sampaikan bahwa dia punya data intelijen misalnya, tentang parpol, tentang tokoh politik, ya itu memang betul. Dan itu nggak ada salahnya menurut saya," pungkasnya.