Sidak Jajaran, Jaksa Agung: Kita Bukan Alat Politik

JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin menyidak para anak buahnya guna melihat kinerja dalam penegakan hukum. Terlebih, menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Menurutnya, di tengah hiruk pikuk proses demokratisasi dan perpolitikan tanah air, jaksa tak boleh dijadikan alat untuk menjatuhkan.

"Kita bukan alat politik, tetapi kita adalah penegak hukum yang tujuannya menuntaskan segala persoalan hukum di negeri ini,” ujar Jaksa Agung dalam keterangannya, Sabtu, 16 September.

Adapun, beberapa bidang yang disidak antara lain, Bidang Tindak Pidana Umum, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Bidang Tindak Pidana Khusus.

Dalam sidang ke Bidang Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung berpesan kepada Fadil Zumhana selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum agar proses penegakan hukum humanis yang sudah berjalan on the track, menjadi barometer untuk bidang lainnya.

"Hal ini menjadi penting karena tidak menutup kemungkinan, penegakan hukum humanis dapat diterapkan untuk bidang lain yang tentu saja orientasinya adalah penyelamatan sumber daya alam, pemulihan keuangan serta perekonomian Negara guna kepentingan masyarakat luas," sebutnya.

Kemudian, Jaksa Agung juga menyidak Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berpesan jajarannya harus menjadi primadona penegakan hukum, terutama yang terkait dengan legal assistant, legal audit, dan legal opinion. Sebab, tidak semua harus berujung ke pengadilan karena tindakan hukum nonlitigasi akan menjadi tren kedepannya.

Sementara saat sidak ke Bidang Tindak Pidana Khusus yang diterima langsung oleh Febrie Adriansyah selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, ST Burhanuddin menekankan agar jangan ada campur tangan politik dalam penegakan hukum.

Pada tahun politik ini, seluruh pihak akan membawa jargon politisasi dan kriminalisasi dalam penegakan hukum.

“Asalkan kita tegas, profesional, dan independen dalam penegakan hukum, maka masyarakat akan menilai kinerja kita. Tetap fokus dengan upaya-upaya pengembalian keuangan negara. Penegakan hukum jangan sampai kendor, dan teruslah berkarya untuk Indonesia terbebas dari korupsi,” kata Burhanuddin.