Bentrok 2 Kelompok Rebut Lahan Kelapa Sawit Makan Korban Jiwa, Bupati Kotawaringin Timur Minta Warga Tak Terprovokasi

KOTAWARINGIN - Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor meminta masyarakat tidak terprovokasi terkait konflik agraria yang terjadi di Desa Pelantaran Kecamatan Cempaga Hulu, Senin, 11 September. Konflik ini telah memakan korban.  

Halikinnor mengaku sangat prihatin dengan konflik sengketa lahan. Ia telah meminta petugas mulai dari camat untuk turun tangan menenangkan warga. 

"Saya prihatin atas kejadian tersebut, makanya saya meminta kepada camat mendampingi kapolres di sana menenangkan situasi dan saya minta masyarakat kita khususnya jangan ikut terprovokasi, jangan mudah terprovokasi hal-hal yang memicu konflik," ujarnya di Sampit, Kalimantan Tengah, Antara, Rabu, 13 September. 

Informasi yang didapat, bentrok antardua kelompok warga di lokasi lahan perkebunan kelapa sawit yang disengketakan menimbulkan satu korban jiwa dan tiga orang terluka.

Halikinnor menjelaskan, sengketa lahan perkebunan kelapa sawit terjadi antara dua orang yang masih bersaudara. Pengusaha dari Medan itu berinvestasi di Kotawaringin Timur.

Sengketa ini sudah berlangsung lama dan ditangani secara hukum adat maupun hukum positif. Permasalahan keluarga ini belakangan turut melibatkan masyarakat, baik yang bekerja di kebun itu maupun kaitan hal lainnya.

Halikinnor meminta dan menghimbau kepada warga agar tidak mudah terprovokasi oleh permasalahan seperti ini. Apalagi sengketa ini masih berproses di pengadilan sehingga seharusnya semua menahan diri dan menunggu hasil putusan pengadilan.

Dia juga mendapat informasi bahwa warga yang terlibat dalam kejadian itu bukan masyarakat sekitar, tetapi ada orang dari luar. Untuk itu dia meminta semua ikut menjaga situasi Kotawaringin Timur yang saat ini kondusif.

"Mudah-mudahan yang dari luar kembalilah. Jangan sampai membuat suasana yang sudah aman dan kondusif menjadi tidak kondusif lagi dan itu bisa mengganggu investasi di daerah kita di Kotawaringin Timur. Itu biar ditangani oleh pihak Kepolisian sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku," demikian Halikinnor.