BNBP Pastikan Asap Karhutla Tak Ganggu Negara Tetangga

PALEMBANG - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memastikan asap dampak dari karhutla tidak mengganggu ke wilayah negara tetangga.

Letjen TNI Suharyanto mengatakan beberapa waktu lalu, di media dari Singapura itu muncul semacam kekhawatiran terhadap kejadian karhutla pada tahun 2019 yang akan terulang kembali, karena mereka menyebutkan adanya puluhan titik api di Indonesia.

Mendengar hal tersebut, BNPB langsung memastikan semua wilayah khususnya ke provinsi yang menjadi prioritas penanganan karhutla, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jambi, Riau, serta Sumatera Selatan.

“Setelah melakukan pengecekan ke enam wilayah ini memang terjadi kebakaran. Namun, saya pastikan pada hari ini, asap dari karhutla di Indonesia ini tidak mengganggu wilayah ke negara tetangga,” katanya dilansir ANTARA, Selasa, 12 September.

Selain itu, katanya, BNPB juga selalu berusaha sepanjang musim kemarau agar kejadian karhutla di Indonesia dapat terkendali.

Ia menjelaskan strategi jangka waktu dalam penangan karhutla, dengan cara terus membasahi lahan-lahan, dan juga apabila terjadi kebakaran itu langsung dipadamkan dan memastikan agar api tidak muncul lagi.

Kemudian, Dinas Kesehatan menyiapkan posko apabila asap dari karhutla sudah berdampak terhadap kesehatan masyarakat.

“Berdasarkan dari tinjauan dilakukan lahan yang digarap oleh masyarakat cenderung aman dari kebakaran, akan tetapi lahan yang terbengkalai ini rawan. Maka dari itu hal tersebut akan saya sampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kebersihan (KLHK), dan menentukan strategi jangka panjang penanganan karhutla,” jelasnya.

Berdasarkan laporan KLHK luas karhulta di Indonesia sepanjang Januari sampai pertengahan Juni 2023, mencapai 28.019 hektare dan melepaskan 2,84 juta emisi karbon dioksida.

Untuk lima provinsi tertinggi karhutla adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni mencapai 5.211 hektare, Kalimantan Barat seluas 4.172 hektare, Lampung seluas 2.272 hektare, Sulawesi Tenggara seluas 1.961 hektare, dan Maluku seluas 1.953 hektare.