Wapres: Ekonomi Syariah Kunci Hadapi Tantangan Pembangunan Nasional

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan ekonomi syariah yang mengusung prinsip keadilan, inklusivitas dan universal, menjadi kunci dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional.

"Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah merupakan ikhtiar dalam menjawab beragam tantangan pembangunan nasional, sekaligus membangun peradaban dunia yang lebih baik," ujar Wapres saat menghadiri Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Aceh, di Anjong Mon Mata Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis 7 September, disitat Antara.

Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, pada kesempatan itu secara khusus Wapres meminta agar jajaran anggota KDEKS Provinsi Aceh yang baru dikukuhkan dapat menyusun program serta kebijakan secara holistik di seluruh sektor pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, sebagai solusi dalam menghadapi tantangan di masyarakat.

"Jadikan ekonomi syariah sebagai jawaban atas berbagai permasalahan riil yang dihadapi umat, termasuk pemberantasan kemiskinan, tengkes atau stunting, maupun pemberdayaan UMKM," imbau Wapres.

Menurut Wapres, kehadiran KDEKS dapat berperan besar dalam pembuatan kebijakan dan optimalisasi sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah, khususnya dalam merancang program kerja dan menjalin kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

"KDEKS mesti mampu merancang bangunan program dan kebijakan yang kokoh dan bagus dengan menggandeng partisipasi aktif semua pihak dalam mengoptimalkan kinerja sektor-sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah," ujarnya.

Lebih jauh, Wapres menekankan perlunya eksplorasi mendalam terhadap kekayaan komoditas ekspor di wilayah Aceh agar dapat dihilirisasi. Untuk itu, ia meminta agar investasi dan kolaborasi terus didorong dengan menonjolkan kekhasan budaya Aceh, khususnya dalam inovasi produk halal.

"Saya minta segera dilakukan terobosan langkah sertifikasi halal, seiring meningkatnya minat masyarakat global untuk mengonsumsi produk yang halal dan thayyib," pesan Wapres.

Tidak hanya itu, ia juga menegaskan pentingnya investasi dan konsistensi para pemangku kepentingan di sektor ekonomi syariah dalam bekerja sama meningkatkan dukungan sarana dan infrastruktur, mengembangkan kapasitas UMKM, serta mengadopsi teknologi digital.

"Kolaborasi lintas pemangku kepentingan perlu terus diperluas, termasuk kemitraan usaha besar dan UMKM," kata Wapres menekankan.

Selain itu, industri ekonomi dan keuangan syariah yang berkembang pesat memerlukan peningkatan kualitas dan daya saing yang konkret. Untuk itu, Wapres meminta agar inovasi pada bidang kuliner halal, busana Muslim, dan pariwisata ramah Muslim dapat terus dikembangkan dengan mengutamakan nilai tambah bagi masyarakat.

"Budayakan inovasi dan kreativitas yang melipatgandakan nilai tambah dan kemanfaatan bagi umat," pinta Wapres.

Menutup sambutannya, Wapres meyakini pengukuhan jajaran pengurus KDEKS Provinsi Aceh akan memacu laju pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah, serta peranan konkret-nya di tengah masyarakat.

Sementara itu Pj. Gubernur Aceh Achmad Marzuki menyampaikan komitmen penuh pemerintah Aceh sebagai provinsi yang menerapkan syariat Islam, menjalankan sektor ekonomi dan keuangan syariah sebagai landasan utama fokus pembangunan pemerintah Aceh.

"Pemerintah dan rakyat Aceh memiliki harapan bahwa ke depan, Aceh dapat semakin sejahtera dengan mengoptimalkan dan memberdayakan institusi keuangan syariah, mengoptimalkan institusi Baitul Mal, meningkatkan pemberdayaan wakaf, infak, zakat, dan sedekah," jelas Achmad.

Usai menyaksikan pengukuhan anggota KDEKS Aceh, Wapres kemudian bertolak ke Sumatra Barat untuk menghadiri World Islamic Entrepreneur Summit (WIES) 2023 dan meresmikan Minangkabau Halal Festival.