JAKARTA - Partai Demokrat menyatakan akan bergabung ke koalisi partai lain pascakeluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dan tak lagi mendukung bakal capres Anies Baswedan.
Keputusan ini diambil setelah Ketua umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumpulkan ketua DPD se-Indonesia untuk rapat membahas arah koalisinya pada Senin kemarin.
Terkait rencana tersebut, Jurubicara sekaligus Kepala Bakomstra Demokrat Herzaky Mahendra Putra, mengungkapkan partainya tidak mensyaratkan AHY sebagai cawapres di koalisi baru nantinya.
"Sama seperti koalisi sebelumnya, Demokrat tidak akan meminta cawapres menjadi sebagai syarat untuk berkoalisi," ujar Herzaky kepada wartawan, Rabu, 6 September.
Herzaky menegaskan, sejak awal sebenarnya Partai Demokrat tidak mengajukan cawapres diambil dari kadernya. Namun, justru AHY yang diminta untuk menjadi cawapres oleh koalisi sebelumnya.
"Sudah jelas dari koalisi sebelumnya, sampai dengan sekarang, tidak ada permintaan harus menjadi cawapres. Kemarin kenapa kita minta soal cawapres? Karena mereka lah yang minta. Ini mesti digarisbawahi," kata Herzaky.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Alasan Sam Altman Menjadi WNA Pertama yang Menerima Golden Visa, Berperan Penting bagi Indonesia
07 September 2023, 07:45 -
| EKONOMI
Kementerian PUPR Targetkan 5 Ruas Tol Trans Sumatera Rampung Tahun Ini, Berikut Daftarnya
07 September 2023, 07:37 -
| BERITA
Buron 2 Pekan, Pembunuh Keji Istri Asal Dumai Ditangkap di Lampung
07 September 2023, 07:30 -
| BERITA
Kualitas Udara Buruk, Disdik Depok Siapkan Sistem Pembelajaran Jarak Jauh
07 September 2023, 07:15 -
| BERITA
PDIP: Isu Kemiskinan di Jateng Tidak Pengaruhi Elektabilitas Ganjar
04 September 2023, 21:20
Saat ini, tambah Herzaky, Partai Demokrat tengah mempertimbangkan peluang partainya untuk mendukung dua bakal capres lainnya. Diketahui, selain koalisi pendukung Anies Baswedan, masih ada koalisi pendukung Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.
"Tentunya kita jalani dulu dengan bener bener, kita ingin pertimbangkan dengan mendalam secara komprehensif. Ini kan bagaimana memutuskan nasib untuk bangsa dan negara, nasib nasib rakyat ini, bukan yang keputusan yang beberapa menit saja diambil, enggak gitu kita," pungkasnya.
