Ingatkan Besarnya Tanggung Jawab ASEAN, Presiden Jokowi: Butuh Strategi Taktis Jangka Panjang Sesuai Harapan Rakyat

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengingatkan besarnya tanggung jawab ASEAN, sehingga membutuhkan strategi jangka panjang yang relevan dan sesuai harapan rakyat.

"ASEAN sebagai kapal besar memiliki tanggung jawab yang juga besar, pada ratusan juta jiwa rakyat yang berlayar bersama di dalamnya," ujar Presiden Jokowi, saat membuka Sesi Pleno KTT ke-43 ASEAN di Jakarta, Selasa 5 September.

"Dan walaupun harus berlayar di tengah badai, kita sebagai para pemimpin ASEAN harus memastikan bahwa kapal ini mampu terus melaju, mampu terus berlayar, dan kita harus jadi nahkoda di kapal kita sendiri untuk mewujudkan perdamaian, mewujudkan stabilitas, mewujudkan kemakmuran bersama," sambung Presiden Jokowi.

Dikatakan Presiden Jokowi, di tengah besarnya tantangan dunia saat ini, kesatuan dan sentralitas ASEAN menjadi kunci utama untuk menghadapi besarnya tantangan dunia saat ini.

"Arah ASEAN jelas, menjadi 'Epicentrum of Growth'. Modal ASEAN besar untuk meraihnya. Tapi, ASEAN harus mampu bekerja lebih keras, lebih kompak, lebih berani dan lebih gesit,

"Selain itu, ASEAN juga butuh strategi taktis jangka panjang yang relevan dan sesuai harapan rakyat. Yang tidak hanya untuk lima tahun ke depan, tapi 20 tahun ke depan sampai 2045," tandas Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi membuka secara resmi KTT ke-43 ASEAN yang dihadiri oleh delegasi 22 negara, yang terdiri dari 11 negara anggota dan sembilan negara mitra meliputi Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, India, RRC, Selandia Baru, Australia, Kanada dan Rusia. Serta dua negara undangan, Bangladesh sebagai Ketua Indian Ocean Rim Association (IORA) dan Cook Islands sebagai Ketua Pacific Island Forum (PIF).

Indonesia juga mengundang organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), World Bank, International Monetary Fund (IMF), World Economic Forum, IORA dan PIF.

Hadir dalam pembukaan yakni PM Laos Sonexay Siphandone, PM Kamboja Hun Manet, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., PM Singapura Lee Hsien Loong, PM Malaysia Anwar Ibrahim, PM Vietnam Phạm Minh Chính, Presiden Timor Leste Xanana Gusmao, PM Cook Island Mark Brown, Presiden Bangladesh Mohammad Shahabuddin, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah dan Thailand Permanent Secretary for Foreign Affairs Sarun Charoensuwan