Dituding Jadi Alat Menyebarkan Kabar Palsu, Militer Myanmar Blokir Facebook hingga 7 Februari

JAKARTA - Junta militer Myanmar diketahui memblokir layanan Facebook dan layanan pesan lainnya, untuk memastikan stabilitas pada Hari Kamis waktu setempat. Langkah ini dilakukan setelah kudeta yang dilakukan pada Senin awal pekan ini, diikuti dengan penahanan Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi.

Langkah untuk membungkam aktivitas online dinilai militer Myanmar penting, sebab penantangan terhadap junta mucul dengan sangat kuat di Facebook. Gambar-gambar unjuk rasa menentang kudeta telah beredar luas di Facebook.

Jejaring sosial itu juga telah digunakan untuk berbagi gambar untuk rasa, yang dilakukan oleh staf rumah sakit pemerintah di seluruh wilayah Myanmar. 

Kementerian Komunikasi dan Informasi Myanmar mengonfirmasi, Facebook yang digunakan oleh setengah dari 53 juta penduduk Myanmar, akan diblokir hingga 7 Februari mendatang. 

"Saat ini orang-orang yang mengganggu stabilitas negara. Menyebarkan berita palsu dan informasi yang salah dan menyebabkan kesalahpahaman di antara orang-orang dengan menggunakan Facebook," kata kementerian tersebut dalam sebuah surat, seperti melansir Reuters.

Juru bicara Facebook Andy Stone mendesak pihak berwenang untuk memulihkan konektivitas, sehingga orang-orang di Myanmar dapat berkomunikasi dengan keluarga dan teman mereka serta mengakses informasi penting.

Terpisah, operator jaringan seluler terkemuka Myanmar asal Norwegia Telenor Asa mengatakan tidak memiliki pilihan, selain mematuhi arahan Militer Myanmar untuk memblokir Facebook.

"Meskipun arahan tersebut didasarkan pada hukum Myanmar, Telenor tidak percaya bahwa permintaan tersebut didasarkan pada kebutuhan dan proporsionalitas, sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional," tulis Telenor dalam sebuah pernyataan.