Cegah Karhutla di Kalbar, Kapolri Tegaskan Pentingnya Sinergisitas Institusi dan Lembaga

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan anggota harus bersinergitas dengan insitusi dan lembaga lainnya dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

Penekanan itu disampaikannya saat melakukan dialog interaktif terkait karhutla yang dihadiri TNI, Polri, Pemda, BPBD, BMKG, Basarnas dan relawan di Provinsi Kalimantan Barat, Sabtu, 2 September.

Berawal dari Kapolri yang mendengarkan langsung laporan dari berbagai pihak soal karhutla di beberapa wilayah Kalimantan Barat.

Kala itu, Kapolri bertanya perihal waktu yang dibutuhkan untuk memadamkan hotspot karhutla, baik dalam skala besar maupun menengah. Berdasarkan penjelasan yang ada, proses pemadaman tergantung dengan jarak dari lokasi titik api.

Selain itu, ada juga informasi soal rata-rata lahan perkebunan atau lahan bebas yang dekat dengan titik hotspot dikelola masyarakat atau perorangan.

Sigit pun menyebut sumber air merupakan faktor hal yang utama dalam menghadapi karhutla. Untuk itu, ia meminta jajaran TNI, Polri, Pemda, BPBD, Basarnas, BMKG dan relawan memastikan ketersediaan sumber air.

"Disampaikan ada pembuatan embung saya kira bagus, karena memang, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya sumber air," ujar Sigit.

Kerja sama antar stakeholder yang sudah berjalan selama inipun, menurut Sigit mesti dipertahankan. Sebab, kunci penanganan karhutla yakni soliditas dan sinergisitas yang baik.

"Mudah-mudahan kita lampaui situasi yang ada dan wilayah rekan-rekan bisa teratasi karena hotspot bisa dikendalikan dengan kerja sama dan dari kesiapan sumber air yang ada. Tentunya bantuan dari pusat apabila ada titik-titik untuk dimodifikasi cuaca bisa dilakukan, agar segera ada hujan karena memang itu tentunya air cepat bisa kembali menggenang dan sumber air cukup," paparnya.

Tak lupa, mantan Kabareskrim Polri ini meminta semua pihak mengutamakan pencegahan karhutla. Berbagai sarana prasarana juga harus dipersiapkan dengan baik.

"Apabila tidak bisa diatasi oleh wilayah, apakah dengan gunakan dana hibah CSR (untuk peralatan), atau bisa dilaporkan ke pusat sehingga kita bisa buat perencanaan yang baik," ungkapnya.

Dari sisi pencegahan, kata Sigit, semua pihak harus mensosialisasikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun media sosial dengan mengedepankan 3 pilar Kamtibmas yakni Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Kepala Desa.

"Kapolda juga menerbitkan maklumat tentang larangan pembakaran hutan dan lahan," ujarnya.

Adapun langkah preventif yang bisa dilakukan yakni dengan mendirikan posko terpadu yang dekat dengan titik rawan karhutla. Selain itu, melaksanakan apel gelar pasukan dan peralatan penanganan karhutla.

"Semua stakeholder rutin melakukan patroli baik di darat maupun udara," katanya.

Langkah lainnya adalah dengan membuat embung atau kanal yang dekat dengan titik rawan karhutla. Pemadaman api secara konvensional maupun water boombing juga bisa dilakukan.

"Manfaatkan teknologi modifikasi cuara (TMC) untuk penanganan karhutla," kata Sigit.