Bima NTB Darurat Kekeringan, BPBD Suplai Air Besih ke 7 Desa

NTB - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima mendistribusikan air bersih ke sejumlah desa yang terdampak kekeringan parah pada musim kemarau 2023.

"Sudah ada tujuh desa yang dilakukan distribusi air bersih, yaitu Desa Tonggondoa, Desa Nata, Desa Kalampa, Desa Waduwani, Desa Tambe, Desa Mpili dan Desa Bugis," Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima, Nurul Huda dalam keterangan tertulis di Mataram, Kamis 31 Agustus, disitat Antara.

Ia mengatakan, pendistribusian air bersih ini menindaklanjuti instruksi Bupati Bima tentang penetapan Siaga Darurat Kekeringan dan Karhutla Nomor 188.45/253/07.4 tahun 2023.

Sebelumnya, dilakukan pasokan air bersih ke sejumlah titik di Dusun Dana Ngodu dan Dusun Mekar Jaya sebanyak dua tangki atau 10.000 liter air.

BPBD akan terus memantau perkembangan jumlah desa yang terdampak kekeringan dan selanjutnya dilakukan droping air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.

Berdasarkan data BPBD NTB, jumlah warga yang mengalami kesulitan air bersih akibat terdampak kekeringan mencapai 577.025 jiwa.

"Sampai dengan 21 Agustus 2023, jumlah warga yang terdampak kekeringan di NTB mencapai 577.025 jiwa atau 163.699 Kepala Keluarga (KK)," kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ahmadi.

Ia mengatakan 577.025 jiwa ini tersebar di 335 desa, 70 kecamatan yang ada di sembilan kabupaten dan kota di NTB, mulai dari Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima.

"Dari 10 kabupaten dan kota di NTB, hanya Kota Mataram saja yang tidak terdampak kekeringan," ujarnya.

Ia menjelaskan, upaya untuk membantu warga yang terdampak kekeringan tersebut, pihaknya bersama kabupaten dan kota sudah mendistribusikan air bersih.

"Distribusi air oleh kabupaten dan kota ini sudah dilakukan sejak awal kekeringan dari bulan Juni, Juli, Agustus. Artinya sudah hampir tiga bulan mereka secara mandiri mengirim air tangki. Nah sekarang ini untung saja kita dibantu oleh BWS, Kementerian PUPR," ujar Ahmadi.