DPR Diminta Lebih Manfaatkan Teknologi untuk Serap dan Jawab Aspirasi Warga

JAKARTA - Komitmen Ketua DPR Puan Maharani untuk memperbaiki kinerja dewan perlu didukung. DPR juga diminta untuk semakin mengandalkan teknologi supaya penyerapan aspirasi bisa melejit.

"Saya melihat pidato Ketua DPR Puan Maharani yang mengakui bahwa DPR masih belum bekerja maksimal sebagai suatu langkah transparansi dan akuntabilitas yang positif," kata Analis Komunikasi Politik, Silvanus Alvin, Rabu 30 Agustus.

Kelegawaan Puan mengakui kekurangan dan tantangan yang dihadapi DPR adalah langkah pertama menuju perbaikan. Hal tersebut dinilai sebagai keinginan DPR membangun kepercayaan publik.

"Ini mencerminkan rasa tanggung jawab terhadap peran DPR dalam mewakili aspirasi rakyat dan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat," tutur dia.

Dalam pidatonya, Puan juga mengungkapkan DPR RI menerima sebanyak 4.603 aspirasi dan aduan rakyat melalui surat fisik dan 255 surat melalui website DPR. Banyaknya aduan yang masuk itu dinilai menjadi tanda bahwa DPR telah mengakomodir aspirasi masyarakat.

"Hal ini penting dalam konteks demokrasi, karena mencerminkan bahwa DPR ingin membuka saluran komunikasi dengan warganya dan memperhatikan masukan serta keluhan yang datang dari berbagai lapisan masyarakat," ungkap Alvin.

Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN) ini pun mengimbau agar DPR dapat terus mengembangkan potensi lain dalam menyerap aspirasi publik di tebgsh perkembangan pesat era teknologi. Salah satunya, menurut Alvin, dengan pemanfaatan media sosial.

"Dalam era digital dan dengan semakin meluasnya penggunaan media sosial di Indonesia, DPR seharusnya memanfaatkan potensi besar ini sebagai saluran komunikasi yang lebih langsung dan inklusif dengan masyarakat," sebutnya.

Alvin berpandangan bahwa teknologi bisa menjadi wadah di mana masyarakat menyuarakan pendapat, aduan, atau aspirasi kepada DPR. Apalagi di Indonesia terdapat 167 juta pengguna media sosial dengan berbagai platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, TikTok dan media sosial lainnya.

"DPR dapat menggunakan alat analisis media sosial untuk memilah dan memahami tren serta isu-isu yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat. Ini dapat membantu DPR untuk memahami sentimen publik dan mengetahui isu-isu yang mendesak perlu ditangani," jelas Alvin.

"Selain itu, dengan merespons aduan atau mentioned di media sosial, DPR juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas," sambung Lulusan master University of Leicester Inggris itu.

Dengan adanya respon cepat dari DPR melalui platform publik, Alvin menilai hal tersebut akan menjadi bukti konkret dari upaya DPR dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

"Namun, tentu saja, langkah ini juga perlu diiringi dengan proses yang terstruktur dan efisien dalam menangani aduan yang masuk melalui media sosial. Ini akan memastikan bahwa semua masukan diperhatikan dengan baik dan mendapatkan respons yang sesuai," papar Alvin.

Di sisi lain, DPR diingatkan untuk mengintegrasikan penyerapan aspirasi publik yang disampaikan melalui media sosial dengan mekanisme kerja legislasi dan pengambilan keputusan. Alvin menilai, upaya itu akan lebih mendekatkan DPR dengan rakyat.

"Juga menjawab kebutuhan rakyat, dan mengambil peran yang lebih kuat dalam mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap perkembangan zaman," ungkapnya.

Alvin pun menambahkan, DPR bisa lebih proaktif dengan memanfaatkan fitur teknologi. Dengan begitu, masyarakat akan merasa cepat mendapatkan jawaban atau respons dari wakil-wakil mereka di DPR.