Heru Ingin UMKM Binaan Pemprov DKI Punya Lapak Khusus di CFD

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menginginkan agar para pelaku UMKM binaan Pemprov DKI Jakarta diberi lapak berdagang saat pelaksanaan car free day (CFD) atau hari bebas kendaraan bermotor (HBKB).

Hal ini disampaikan Heru saat membuka bazar pengembangan kewirausahaan bagi kader usaha peningkatan pendapatan keluarga pemberdayaan kesejahteraan keluarga (UP2K-PKK) di Balai Kota DKI Jakarta.

"Sebenarnya harus bisa kerjasama dengan Satpol PP. Yang ngurusin HBKB siapa? Biro umum? Dishub? Saya minta di hari bebas kendaraan harus ada, kasih tempat biar ibu-ibu Itu jualan," kata Heru, Selasa, 29 Agustus.

Heru meminta jajaran Pemprov DKI pelaksana HBKB untuk mencarikan lokasi penempatan UMKM bisa menjajakan dagangannya kepada masyarakat yang melakukan kegiatan olahraga setiap akhir pekan tersebut.

"Iya cari tempat dulu, ya kan. Kita kasih kesempatan mereka untuk dagang, jualan. Ya kan HBKB untuk sirip-siripnya yang bisa jualan, ya kita kasih tempat," ungkap Heru.

Di sisi lain, Heru juga berencana untuk membuat lapak-lapak berdagang di ruang publik yang bisa digunakan secara bergantian oleh UMKM binaan Pemprov DKI, seperti Terowongan Kendal hingga Taman Menteng.

"aya juga ingin membina satu foodtruck, sekarang sedang berproses. Nanti foodtruck itu kalau sudah jadi, silakan, nanti isinya bergantian deh. Saya lagi bikin kecil-kecilan, isinya terserah, nanti mangkal di mana," ujar Heru.

"Itu kan ada di bawah Jalan Kendal, secara bergantian kan bisa. Saya nanti minta Dinas Taman di Menteng itu akan ada rumah kaca, itu bergantian jualannya, setiap satu bulan ganti satu (pedagang)," lanjutnya.

Secara khusus, Heru mengimbau organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dapat mendukung dan mengentaskan para UMKM yang menjadi binaan Pemprov DKI Jakarta.

Sehingga, produk UMKM binaan dapat semakin dikenal oleh masyarakat dan dapat mengembangkan usaha mereka.

“Saya minta semuanya, termasuk Dinas UMKM, Biro Umum, Dinas KPKP DKI, dan OPD lainnya, untuk mendukung pengentasan Jakpreneur. Dinas UMKM sendiri memiliki anggaran untuk pembinaan UMKM setiap tahunnya. Selain itu, juga bersinergi dengan sponsor,” imbuhnya.