JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani berbicara soal pengawasan DPR terhadap pelaksanaan Pemilu 2024. Kekuasaan, kata Puan, tidak ada artinya jika malah bikin rakyat terpecah belah.
Dalam acara Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 DPR, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyerahkan Rancangan UU (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya kepada DPR.
Menekankan soal sisi pengawasan DPR, Puan mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjunjung tinggi perdamaian pada Pemilu 2024.
"Tidak ada artinya kekuasaan bila rakyat terbelah menjadi kepingan-kepingan sosial dengan penuh dendam, saling benci dan saling dengki," ucap Puan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Rabu 16 Agustus.
Ditambahkannya, fondasi utama untuk membangun negeri adalah persatuan rakyat. Menurut Puan, perbedaan pandangan dalam Pemilu adalah suatu hal yang alamiah namun persatuan adalah hal utama yang harus dijunjung.
"Bangsa Indonesia hendaknya setia kepada sifat asalnya, yaitu bangsa yang berbeda-beda tetapi dipersatukan oleh Pancasila. Kita semua, elemen bangsa Indonesia, hendaknya memahami dan mengerti, kapan waktunya bertanding dan kapan kembali bersanding," ungkap mantan Menko PMK ini.
Puan mengatakan, demokrasi dan Pemilu merupakan alat dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Tujuan lainnya adalah untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.
“Bahwa rakyat sentosalah tujuannya, bahwa rakyat bersatu hidup tentramlah tujuannya,” tegas Puan.
Puan pun menekankan pentingnya demokrasi berjalan secara damai. Ia mengimbau seluruh elemen bangsa dan masyarakat Indonesia agar mengedepankan Pemilu damai demi menghindari terjadinya perpecahan.
"DPR RI sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya akan mengawal Pemilu tahun 2024 sehingga dapat berjalan secarademokratis, jujur dan adil," ungkap cucu Bung Karno tersebut.