Bagikan:

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada ribuan laporan dugaan rasuah yang diterima hingga Juni 2023 atau Semester I. Kebanyakan pelaporan tersebut sudah ditindaklanjuti.

"Dari 1.057 laporan, proses telaah telah diselesaikan sejumlah 962 laporan," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 14 Agustus.

Firli memerinci 11 laporan ditindaklanjuti di bagian eksternal. Lalu, ada 83 laporan diproses di internal KPK.

"Klarifikasi Direktorat PLMP 118 laporan dan pengarsipan 750 laporan," jelasnya.

Lebih lanjut, Firli memerinci DKI Jakarta menjadi daerah yang paling banyak menerima aduan dugaan korupsi pada semester ini. Total, ada 359 aduan masuk.

Kemudian, ada 266 pengaduan berasal dari Jawa Barat, 213 laporan dari Jawa Timur, 202 pengaduan dari Sumatra Utara, dan 135 pengaduan di Jawa Tengah.

"Laporan dimaksud meliputi Pemda, Kementerian atau Lembaga, BUMN, BUMD, yang berada di wilayah masing-masing," jelasnya.

Dipastikan seluruh laporan ini tak akan diabaikan. Lokasi aduan dijadikan peta untuk mencari titik rawan korupsi atas keluhan masyarakat.

"Potret lokasi aduan masyarakat ini selanjutnya menjadi salah satu acuan KPK dalam melaksanakan upaya-upaya pemberantasan korupsi, baik melalui pendekatan strategi pendidikan, pencegahan, maupun penindakan," pungkasnya.