Bagikan:

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengusulkan sejumlah kebijakan yang bisa diambil pemerintah pusat dan daerah dalam menekan polusi udara di Jabodetabek.

Usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Heru mengusulkan agar semua ASN, baik Pemprov DKI maupun kementerian dan lembaga menerapkan aturan bekerja dari rumah (WFH) 50 persen setiap harinya.

"Kami tadi membahas WFH mengurangi transportasi yang digunakan oleh PNS DKI Jakartaninya WFH itu 50 persen - 50 persen atau 40 persen - 60 persen untuk mengurangi kegiatan hari hari di Pemda DKI. Tadi kami minta juga kementaian lain juga bisa lakukan bersama WFH," kata Heru di Istana Kepresidenan, Senin, 14 Agustus.

Kemudian, Heru juga mengusulkan agar pemerintah bisa melarang kendaraan 2.400 CC ke atas untuk menggunakan BBM bersubsidi.

"Berikutnya kami usulan di Jakarta untuk kendaraan 2400 CC sebaiknya harus disiplin menggunakan pertamax turbo," ujar Heru.

Di sisi lain, Heru mengaku pihaknya akan mengetatkan kembali perizinan bangunan yang memiliki struktur tinggi untuk wajib menerapkan konsep green building.

"Kami akan tegaskan dan ketatkan kembali setiap bangunan yang mendapatkan izin high rise building begitu, itu akan kami ketatkan walaupun aturan di DKI sudah ada untuk mereka melakukan green building," urainya.

Kemudian, Heru mengaku dirinya telah menjalankan penambahan ruang terbuka hijau (RTH) di 800 lokasi hingga penanaman 216 ribu pohon sejak awal menjabat hingga saat ini.

Dalam rapat terbatas hari ini, Presiden Joko Widodo mengatakan perlu mendorong sistem kerja hibrida untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek yang dalam sepekan terakhir masuk kategori sangat buruk.

"Jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home mungkin. Saya tidak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini, apakah (jam kerja) 7-5, 2-5, atau angka yang lain," kata Jokowi saat memulai rapat terbatas.

Jokowi mengatakan kualitas udara di Jabodetabek selama sepekan terakhir sangat buruk. Menurut Jokowi, kemarau panjang hingga penggunaan sumber energi dari batu bara menjadi faktor penyebab buruknya kualitas udara di Jabodetabek.

"Kemarau panjang selama tiga bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi serta pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur," ujarnya.

Dalam jangka pendek, dia pun memerintahkan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait untuk melakukan intervensi agar kualitas udara di Jabodetabek lebih baik.

Intervensi tersebut, tambah Jokowi, seperti rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi khususnya di wilayah Jabodetabek.