Wapres: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Kaltim

SAMARINDA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menjadi magnet pertumbuhan baru ekonomi dan mendorong arus perdagangan di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim).

"Langkah (IKN) itu diharapkan akan meningkatkan investasi dan mengurangi kesenjangan antarwilayah di Indonesia," ujar Ma'ruf Amin saat pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Kaltim di gedung Odah Etam, Samarinda dilansir ANTARA, Jumat, 4 Agustus.

Pemindahan ibu kota negara, lanjut Wapres, diharapkan berdampak ganda dengan pembangunan yang lebih merata ke seluruh NKRI dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pembangunan itu sejalan dengan visi Indonesia 2045 untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Wapres juga mengapresiasi upaya pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah tersebut.

"Dalam mewujudkan visi tersebut, beberapa sektor di Provinsi Kaltim menjadi fokus utama," ujar Wapres.

Sektor itu, menurut Wapres, antara lain sektor industri halal untuk mendorong untuk pengembangan ekosistem rantai nilai alat, termasuk fasilitasi sertifikasi halal bagi produk NKRI dan penguatan sektor hulu.

"Tujuan utamanya adalah mencapai target 10 juta penduduk bersertifikasi halal pada 2024," ujarnya.

Sektor pariwisata ramah muslim di objek wisata bahari Kepulauan Derawan juga masuk dalam sektor ekosistem ekonomi dan keuangan syariah itu.

Peningkatan infrastruktur, kebersihan, dan pelayanan menjadi fokus untuk menjadikan Derawan sebagai destinasi favorit bagi wisatawan Muslim.

"Pemerintah juga mencatat surat berharga syariah negara telah memberikan pendanaan sekitar Rp6,48 triliun pada 2014 hingga 2022 di Kaltim," kata Wapres.

Sektor bisnis dan kewirausahaan, lanjut Wapres, diperkuat melalui program pelatihan dan akses pembiayaan. Fasilitas sarana workshop, pendampingan digitalisasi, dan program pembiayaan diperluas untuk mendorong pertumbuhan bisnis Syariah di wilayah tersebut.