PKS Tak Terima Sekda DKI Sebut JIS-TIM Salah Sejak Lahir 

JAKARTA - Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mengaku tak terima dengan pernyataan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono yang menyebut Jakarta International Stadium (JIS) dan revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) salah urus sejak lahir.

Hal ini disampaikan Suhud dalam interupsinya di rapat paripurna DPRD DKI Jakarta yang juga dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan jajaran Pemprov DKI.

"Saya ingin mempertanyakan pernyataan saudara Sekda muncul di media ramai yang banyak dimuat di media bahwa pembangunan sejumlah sarana seperti JIS, TIM, Equestrian, dan Velodrome itu sudah salah sejak lahir. Saya kira ini pernyataan yang perlu saya pertanyakan sebagai anggota dewan atau wakil masyarakat," kata Suhud, Jumat, 4 Agustus.

Menurut Suhud, Joko tak pantas memberikan pernyataan tersebut lantaran semua pembangunan di Jakarta telah melalui proses perencanaan yang matang oleh Pemprov DKI, DPRD, dan stakeholder terkait.

Karenanya, Suhud meminta Heru mengevaluasi kerja Joko karena berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah kelanjutan pembangunan Jakarta.

"Jangan sampai kita terjebak dalam polemik yang tidak diperlukan, menghabiskan energi kita. Untuk itu, dalam kesempatan ini saya meminta Pak Pj Gubernur untuk mengevaluasi Pak Sekda. Jika perlu, diganti dengan yang lebih kompeten," urai dia.

Menanggapi hal ini, Heru Budi menilai interupsi yang dilayangkan Suhud merupakan masukan yang wajar dilakukan anggota dewan.

"Ya, namanya koreksi, masukan. Ya, hal biasa, lah," ungkap Heru.

Dalam rapat pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI Jakarta Tahun 2022 kemarin, Komisi B DPRD DKI Jakarta memandang pengelolaan JIS dan TIM sebagai aset Jakpro perlu dievaluasi.

Sebab, menurut DPRD tarif sewa JIS dan TIM tidak terjangkau oleh penggunanya. Serta, penyusutan nilai aset ini sangat membebani keuangan Jakpro.

Menjawab hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono menyebut terjadi kesalahan sejak awal terhadap pengelolaan JIS dan TIM sejak dibangun.

"Jadi memang kami mengakui bahwa TIM dan JIS ini salah sejak lahir," kata Joko dalam rapat hasil pembahasan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI Jakarta Tahun 2022 di gedung DPRD DKI, Kamis, 3 Agustus.

Joko yang menjabat Sekda DKI sejak Februari 2023 ini memandang, semestinya BUMD membangun infrastruktur yang ditugaskan pemerintah dari biaya perusahaan. Kemudian, pemerintah membeli aset yang telah terbangun tersebut dari BUMD.

"Silakan Jakpro membangun TIM, JIS, itu menggunakan anggaran yang diciptakan oleh Jakpro sendiri, bukan dari PMD. Sehingga pada saat ini sudah terbangun, pemerintah tinggal bayar saja," ujarnya.

Sementara, yang terjadi di Jakarta dalam setiap penugasan kepada BUMD, khususnya Jakpro, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran penyertaan modal daerah (PMD) kepada BUMD untuk membangun. Setelah terbangun, BUMD juga ditugaskan untuk mengelola infrastruktur tersebut.

"Penugasan yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta itu memberikan PMD dan kemudian akhirnya aset dan sebagainya itu menjadi miliknya BPMD. Karena milik BUMD, sehingga ini membebani biaya pemeliharaan, kemudian biaya penyusutan," tutur dia.

Sementara, realisasinya, JIS dan TIM yang menelan anggaran triliunan rupiah dalam pengelolaannya belum juga bisa memberikan keuntungan dari pemanfaatan penyewaan gedung.

Bahkan, Jakpro masih harus mengeluarkan biaya operasional yang juga cukup besar setiap tahunnya. Akibatnya, keuangan perusahaan Jakpro menjadi tak sehat dan tak bisa menghasilkan dividen kepada Pemprov DKI selama empat tahun terakhir.

"Kalau ini dari PMD, artinya ini menjadi asetnya Jakpro. Setelah menjadi asetnya Jakpro, biaya pemeliharaan harus ditanggung oleh Jakpro, biaya penyusutan ini yang sangat besar harus ditanggung oleh Jakpro, sehingga ini akan menjadi beban yang sangat tinggi di Jakpro," ujar Joko.