JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengusulkan kepada pemerintah pusat agar Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) jilid II dijalankan serentak.
Artinya, tidak hanya beberapa kota atau kabupaten di Jawa-Bali yang menerapkan PPKM melainkan seluruh kota atau kabupaten di Jawa-Bali.
Usul dari Ganjar menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut PPKM jilid pertama tidak efektif menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia.
"Memang PPKM jilid pertama itu tidak efektif, maka ada PPKM jilid kedua. Evaluasinya sekarang tinggal seminggu dan dirasa dampaknya kurang. Saya usulkan kepada pemerintah pusat, untuk seluruh kabupaten/kota di Jawa-Bali semuanya ikut PPKM," tegas Ganjar dilansir Antara, Senin, 1 Februari.
Langkah tersebut, lanjut dia, sudah dilakukan Jateng meskipun saat awal PPKM hanya ada 3 daerah yang diusulkan menerapkan kebijakan itu yakni Semarang Raya, Solo Raya, dan Banyumas Raya.
"Tapi respon seluruh bupati/wali kota di Jateng bagus dan semuanya ikut menerapkan. Sebab, mereka menganggap ini penting dan butuh partisipasi semuanya. Jadi, memang harus seperti itu," ujar Ganjar.
Untuk PPKM jilid pertama di Provinsi Jateng menunjukkan hasil positif. Dari sisi penanganan kesehatan, bed occupacion rate (BOR) atau angka rata-rata keterisian tempat tidur di rumah sakit Jateng berada di bawah 60 persen.
BACA JUGA:
"Dari tingkat penanganan rumah sakit, saat ini bed occupacion rate (BOR) atau angka rata-rata keterisian tempat tidur di rumah sakit Jateng berada di bawah 60 persen semuanya," terang Ganjar.
Dengan angka ini artinya kebutuhan tempat tidur isolasi dan ICU semua terkendali. Bahkan, sambung Ganjar, untuk tempat isolasi terpusat yang disediakan sampai hari ini tidak pernah penuh.
Kendati demikian, Ganjar tidak jumawa karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Khususnya, pada tingkat partisipasi masyarakat seperti potensi kerumunan baik di mal dan pasar.
"Ada banyak yang bisa dilakukan pada waktu tersisa seminggu ini. Penataan-penataan di tingkat kabupaten/kota yang ada yang mengalami peningkatan. Tadi dilaporkan Pak Menko, ada beberapa kabupaten/kota yang mengalami peningkatan di Jateng selama PPKM yakni Kabupaten Semarang, Kota Solo, dan Kabupaten Jepara. Nanti tiga ini akan kami dampingi agar kemudian bisa terkendali," ujarnya.