LDII Larang Warganya Golput pada Pemilu 2024

SEMARANG - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Jawa Tengah melarang warga LDII menjadi golongan putih (golput) pada pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu)  2024.

"Memang kami larang warga LDII untuk menjadi golput. Jadi, mereka supaya memilih. Pilihannya siapa? Dipersilakan," kata Ketua DPW LDII Jateng Prof. Singgih Tri Sulistiyono di Semarang dilansir ANTARA, Sabtu, 29 Juli.

Hal itu disampaikannya saat media gathering DPW LDII Jateng bertema Peningkatan Sinergitas LDII dan Media Massa dalam Membangun Toleransi dan Mutual Respect Menyongsong Era Indonesia Emas.

Singgih menjelaskan  LDII menerapkan prinsip netral aktif dalam perpolitikan sehingga membebaskan warganya untuk menentukan pilihannya sendiri sebagai warga negara yang baik.

Singgih mengakui LDII memang memiliki ikatan historis dengan Golkar pada masa lalu. Akan tetapi, sejak era Reformasi sudah menetapkan diri sebagai lembaga dakwah yang tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun.

Menurut dia, kedekatan dengan Golkar ketika itu karena memang LDII tidak ingin mengambil risiko berseberangan dengan pemerintah Orde Baru yang sedemikian kuat pada saat itu.

"Setelah reformasi, kami punya standpoint yang berbeda menjadi lembaga dakwah yang mengayomi seluruh elemen masyarakat sehingga tidak menjadi underbow dari parpol mana pun," tegasnya.

Singgih mempersilakan warga LDII untuk menggunakan hak pilihnya pada pesta demokrasi secara bebas dan rasional, termasuk dalam memiliki calon wakil rakyat maupun calon presiden.

"Soal pilihan-pilihan politik, dipersilakan. Kami berusaha menjadi organisasi dakwah yang modern berdasarkan rasionalitas meskipun membutuhkan proses," kata Guru Besar Universitas Diponegoro Semarang itu.

Seiring dengan itu, LDII juga membebaskan warganya untuk maju dalam kancah berbagai kancah perpolitikan, seperti jadi wakil rakyat dan kepala daerah, baik wali kota, bupati, maupun gubernur.

Saat ini, kata dia, warga LDII sudah tersebar di berbagai parpol, seperti Partai Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, dan juga sudah ada yang memegang jabatan sebagai kepala daerah.

"Ada warga LDII jadi caleg Partai Golkar di Klaten, di Wonogiri, ada juga dari PDI Perjuangan di Wonogiri, di Klaten ada dari Gerindra. Bisa dikatakan ada di mana-mana, tetapi tidak ke mana-mana," pungkas Singgih.