Janji-Janji Kapolri Listyo di Hadapan PP Muhammadiyah

JAKARTA - Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersafari ke organisasi-organisasi Islam terbesar usai resmi menjabat sebagai Kapolri, salah satunya ke PP Muhammadiyah. Dalam kunjungannya itu Jenderal Listyo Sigit Prabowo membicarakan berbagai hal. Mulai dari program kerja hingga janji-janji yang akan dilakukannya.

Pembicaran pertama yakni soal mencegah penyebaran paham radikalisme. PP Muhammadiyah menyarankan Polri untuk menggunakan cara moderasi beragama dalam persoalan tersebut.

"Banyak hal yang disampaikan oleh Beliau Bagaimana menghadapi tantangan kedepan terhadap saudara-saudara kita yang mungkin terpapar dengan ajaran-ajaran tertentu," kata Listyo.

"Maka pemahaman dengan menggunakan moderasi beragama tentunya akan jauh lebih bermanfaat daripada kita melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat hard," sambung dia.

Kemudian, dalam kesempatan itu Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga mengajak PP Muhammadiyah untuk kerja sama dalam hal penanganan COVID-19. Bentuk kerja sama dengan memberikan edukasi ke masyarakat pentinganya penerapan protokol kesehatan.

"Terkait dengan kegiatan-kegiatan lain dalam menghadapi situasi pandemi covid-19 kami juga ingin bekerjasama dengan PP Muhammadiyah Bagaimana ke depan kita bisa memberikan edukasi terkait dengan penegakan aturan masalah protokol kesehatan," kata dia.

Selain kedua hal itu, Listyo juga menjanjikan beberapa hal ke PP Muhammadiyah. Di antaranya, tidak akan memproses laporan perkara yang diajukan oleh pihak yang mencatut nama Muhammadiyah. Untuk mewujudkan janji itu, dia pun menginstruksikan kepada semua jajarannya agar melakukanya.

"Siapapun yang mengatasnamakan Muhammadiyah tanpa diberikan surat kuasa resmi dari PP Muhamadiyah jangan dilanjutkan," kata dia

Jika nantinya ditemukan pelaporan yang membawa-bawa nama Muhamamdiyah Polri akan memastikan latar belakang pelapor. Sehingga, mencegah adanya pencatututan tersebut.

"Nanti kami perhatikan dalam setiap ada proses-proses pelaporan yang membawa atau mengatasnamakan Muhammadiyah akam kami kroscek akan koordinasi," kata dia

Listyo juga mengintruksikan kepada semua jajarannya agar tak segan untuk bertanya kepada pimpinan dalam memproses perkara yang mengatasnamakan Muhamamdiyah.

"Rekan-rekan di Polda kalau memang ragu-ragu bisa ditanyakan, bisa melalui Muhammadiyah yang ada di tingkat propinsi untuk kroscek, ke pusat atau kalau ragu-ragy bisa ditanyakan ke rekan-rakan pejabat utama di Mabes termasuk ke saya. Sehingga bisa clear," tandas dia.

Janji lainnya yang diucapkan Listyo perihal penanganan kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Dia bilang, akan berkomitmen untuk memperhatikan dan mengawasi penanganan perkara itu.

"Apalagi terkait dengan kasus-kasus yang menyangkut wanita dan anak-anak pasti kami perhatikan. Kemarin sudah menjadi komitmen kami," ungkap Listyo.

Jenderal bintang empat ini juga sempat menyebut bakal memperhatikan kesetaraan gender. Dia membuka peluang bagi para Polwan yang bakal ditempatkan di posisi strategis.

"Bahkan terkait dengan hak bagi wanita pun di kami juga menjadi salah satu ke depan kami agendakan. Ke depan ada perwakilan juga dari polwan kita yang nantinya bisa berdinas di operasional," kata dia.

Selain itu, dikatakannya, Polri juga bakal memperhatikan para disabilitas. Perhatian ditunjukan dengan cara membuka kesempatan bagi disabilitas untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri.

"Termasuk juga hak dan kesempatan bagi disabilitas, kami berikan kesempatan untuk menjadi ASN kalau memang mereka mau. Kesetaran-kesetaran itu kami berikan ruang," kata dia.

Janji terakhir yang terucap mengenai transparansi. Listyo mengatakan dalam menjalani tugas sebagai penegak hukum, Polri siap untuk dikritik. Dibuktikan dengan nembentuk mekanisme pengawasan yang bisa diakses semua pihak.

"Kami membuka mekanisme pengawasan yang bisa langsung diakses oleh masyarakat," ungkapnya.

Dengan mekanisme ini, kata Listyo, masyarakat dapat langsung melaporkan anggota Polri yang menyalahgunakan wewenang. Bahkan, laporan itu bakal langsung ditindaklanjuti oleh para pimpinan di Polri.

Hal ini juga merupakan salah satu penerapan program kerjanya sebagai Kapolri. Di mana, semua penegakan hukum harus dilakukan secara transparan.

"Begitu pelayanan tidak baik, maka masyarakat kemudian bisa melaporkan dan itu langsung direspon oleh para pimpinan untuk kemudian kita lakukan langkah-langkah evaluasi baik kita tegur, perbaiki dan sebagainya," kata dia.

"Itu bagian dari komitmen, kami siap untuk dikritik untuk perbaikan-perbaikan kepolisian ke depan," sambung dia.

Dalam penerapannya, kata Listyo, untuk saat ini masih dalam proses. Sebab, Polri juga sedang membuat mekanisme pelayanan secara online. Sehingga, mencegah adanya personel Polri yang menyalahgunakan wewenang.

"Itu kami juga buat transparansi supaya semakin hari tentunya juga dengan proses pelayanan yang sedang kami buat ini dengan sistem online," tandas dia.