PDIP Minta JIS Tak Lagi Dikelola BUMD Jakpro karena Dianggap Bermasalah

JAKARTA - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta pengelolaan Jakarta International Stadium (JIS) tak lagi dipegang oleh BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Menurut Gembong, pengelolaan stadion bertaraf internasional itu le bih baikdikembalikan kepada Pemprov DKI lewat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.

"Katakanlah Jakpro kita tugaskan untuk bangun ketika sudah dibangun balikan lagi kepada Pemprov DKI. Harusnya begitu," kata Gembong kepada wartawan, Senin, 17 Juli.

Gembong menilai, Jakpro ditugaskan oleh Pemprov DKI sebagai perusahaan daerah yang berorientasi mencari keuntungan. Sementara, pengelolaan JIS membawa beban bagi Jakpro.

Setidaknya, JIS membutuhkan biaya operasional hingga Rp80 miliar per tahunnya. Hal ini membuat kinerja Jakpro tak optimal dalam mengelola stadion yang terletak di Tanjung Priok, Jakarta Utara tersebut. Belum lagi, muncul rencana pemerintah untuk membenahi infrastruktur JIS karena dianggap belum memadai.

"Saya sudah mendiskusikan di internal fraksi PDIP Perjuangan supaya pola penugasan berubah. Pola penugasan BUMD tidak boleh keluar dari core bisnis," urai Gembonh.

"Jakpro sebagai perusahaan daerah kita tugaskan untuk mencari profit. Apakah dengan sekarang mengelola JIS dan TIM akan menguntungkan bagi Jakpro? Itu hanya menggerogoti keuangan Jakpro sendiri," lanjutnya.

JIS yang dibangun pada era Gubernur Anies Baswedan termasuk salah satu stadion yang dipertimbangkan untuk menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia U-17. Akan tetapi, ada beberapa catatan untuk memperbaiki fasilitas stadion dengan melakukan renovasi.

Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir memberikan penjelasan soal rencana stadion JIS.

Menurut Erick, stadion yang digunakan sebagai lokasi pertandingan Piala Dunia U-17 harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi para penonton.

"Kita ingin memastikan suporter pulang dengan selamat, sejak awal saya selalu bicara tentang akses-akses," kata Erick.

Erick mengatakan, kolaborasi banyak pihak mulai dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Jakpro, serta sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT KAI dan PT Jasa Marga merupakan kolaborasi yang baik dalam memperbaiki JIS.

Erick menuturkan, kondisi JIS yang sesuai standar FIFA tak hanya baik untuk timnas, namun juga bagi klub di Indonesia.

"Kalau ini (JIS) diperbaiki saya rasa klub-klub bisa saja bermain di sini, memang bukan saya yang menentukan melainkan klub dan pemilik stadion, prinsipnya kalau kerja bareng-bareng kan enak," kata Erick.

Dia menambahkan, perbaikan infrastuktur stadion menjadi prioritas yang ditugaskan Presiden Joko Widodo dan juga FIFA. Semakin banyak stadion yang berstandar FIFA juga akan baik untuk sepak bola Indonesia sehingga nantinya timnas bisa berlaga di stadion lain untuk laga internasional.

"Kita sama-sama ingin membangun stadion yang sesuai standar FIFA. Kami sepakat untuk mencari solusi bersama agar stadion-stadion di Indonesia bisa menjadi standar FIFA. Jadi kalau ada pertandingan timnas, kita ingin beri kesempatan di stadion lain, tidak hanya di GBK saja, supaya kehadiran timnas bisa dirasakan di seluruh Indonesia," ujar Erick.