JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan pemerintah masih konsisten dalam mengawal demokrasi di Indonesia.
"Pemerintah tidak akan mungkin merusak demokrasi hanya karena kepentingan sesaat," kata Ali dilansir ANTARA, Rabu, 12 Juli.
Penegasan itu disampaikan Ali menanggapi pertanyaan terkait Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang belum mengumumkan bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk pendamping bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan pada Pemilu 2024.
"Kami belum mengumumkan calon wakil presiden bukan karena pertimbangan takut akan dilakukan kriminalisasi. Kami percaya pemerintah tidak akan mungkin melakukan kriminalisasi terhadap anak bangsa," ujarnya.
Menurut dia, saat ini pemerintah menjadi payung atau pelindung bagi siapa pun dalam proses demokrasi di Indonesia.
BACA JUGA:
Ali mengatakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan masih menunggu waktu dan momentum yang tepat untuk mengumumkan bakal cawapres untuk pendamping Anies Baswedan.
"Kami berharap partai yang tergabung dalam koalisi, tidak mendesak-desak Anies Baswedan untuk mengumumkan cawapresnya dengan terburu-buru," ujarnya.
Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) merupakan gabungan tiga partai politik yakni Partai NasDem, Partai Demokrat dan PKS, dengan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024.