Bagikan:

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal DPP PDI Perjuangan Utut Adianto menepis isu partainya mendekati Partai Demokrat untuk menggoyang Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Adapun bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan dideklarasikan oleh tiga partai dalam KPP untuk maju dalam Pemilu 2024. Ketiga partai itu adalah NasDem, Demokrat dan PKS.

"Kalau ada yang berpendapat, itu namanya orang berpendapat ya boleh. Kan analisisnya bisa macam macam, iya intinya begitu, tapi yang jelas bahwa PDI Perjuangan membuka pintu dengan semua pihak intinya," ujar Utut dilansir ANTARA, Senin, 12 Juni.

Menurut dia, PDIP membuka diri untuk menjalin kerja sama dengan partai manapun. Hal ini juga sekaligus menampik kabar partai berlogo banteng moncong putih itu terlalu eksklusof.

"Kalau dibilang kami terlalu eksklusif, tidak, kan buktinya kami membuka itu saja, poinnya," tegasnya.

Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa PDI Perjuangan mengedepankan politik yang merangkul ketika disinggung alasan nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masuk ke dalam radar bakal calon wakil presiden (cawapres).

“Ya, ketika nama itu muncul, Mas AHY disampaikan Mbak Puan Maharani (Ketua DPP PDI Perjuangan), spirit yang ada kan spirit yang merangkul seluruh elemen politik,” kata Hasto kepada wartawan, Kamis (8/6).

Pernyataan tersebut merujuk pada Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang sempat menyebutkan nama AHY sebagai salah satu sosok yang masuk ke dalam bakal cawapres pendamping bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.

Hasto menegaskan PDIP memahami etika politik, terlebih Partai Demokrat terlibat dalam kerja sama politik dengan Partai NasDem dan PKS.

“Tetapi, ketika ada masukan itu (nama AHY jadi bakal cawapres), ya, menjadi tanggung jawab dari kami untuk disampaikan ke publik,” ujar Hasto.

Hasto menyadari posisi AHY bersama Partai Demokrat berbeda dengan PDIP menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Akan tetapi, ia meyakini ruang dialog harus dibuka dalam perpolitikan.