NATO Bakal Kirim 700 Pasukan Tambahan ke Kosovo untuk Mencegah Kekerasan

JAKARTA - Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) akan mengirim 700 tentara tambahan ke Kosovo, serta menempatkan batalion lain dalam siaga tinggi untuk bertugas, saat kerusuhan di wilayah itu meningkat sejak wali kota etnis Albania menjabat di wilayah mayoritas Serbia utara negara itu, setelah pemungutan suara bulan lalu.

Di Kota Zvecan, puluhan tentara NATO dengan perlengkapan anti huru-hara dari Amerika Serikat, Polandia dan Italia mengamankan sebuah gedung, saat orang-orang Serbia memprotes wali kota Albania pada Hari Selasa.

Para pengunjuk rasa Serbia membubarkan diri sekitar pukul 16:00. dan akan kembali pada Rabu pagi, kantor berita Serbia Tanjug melaporkan, mengutip pejabat Serbia di Zvecan.

Sebelumnya, sekitar 30 tentara penjaga perdamaian NATO yang mempertahankan tiga balai kota di Kosovo utara, terluka dalam bentrokan dengan pengunjuk rasa Serbia pada Senin. Sedangkan lima puluh dua pengunjuk rasa terluka.

Sekjen NATO Jens Stoltenberg mengatakan, pihaknya telah membuat keputusan untuk mengirim lebih banyak pasukan, kendati saat ini ada sekitar 4.000 tentara perdamaian (KFOR) di Kosovo.

"Kami telah memutuskan untuk mengerahkan 700 tentara lagi dari pasukan cadangan operasional untuk Balkan barat, serta menempatkan batalion tambahan pasukan cadangan dalam kesiapsiagaan tinggi, sehingga mereka juga dapat dikerahkan jika diperlukan," katanya kepada wartawan di Oslo, melansir Reuters 31 Mei.

Amerika Serikat dan sekutunya menegur Kosovo karena meningkatkan ketegangan dengan Serbia, mengatakan penggunaan kekuatan untuk melantik wali kota di daerah etnis Serbia merusak upaya untuk memperbaiki hubungan yang bermasalah dengan negara tetangga Serbia.

Presiden Serbia Aleksandar Vucic telah menempatkan tentara dalam siaga tempur penuh, memerintahkan unit untuk bergerak lebih dekat ke perbatasan.

Serbia menolak untuk mengambil bagian dalam pemilihan lokal pada Bulan April, dengan kandidat etnis Albania memenangkan pemilihan wali kota di empat kota mayoritas Serbia dengan jumlah pemilih 3,5 persen.

Diketahui, mayoritas orang Serbia Kosovo Utara tidak pernah menerima deklarasi kemerdekaan Kosovo tahun 2008 dari Serbia, menganggap Beograd sebagai ibu kota mereka lebih dari dua dekade setelah pemberontakan Kosovo Albania melawan pemerintahan represif Serbia.

Jumlah etnis Albania mencapai lebih dari 90 persen populasi di Kosovo, tetapi Serbia utara telah lama menuntut penerapan kesepakatan 2013 yang ditengahi Uni Eropa, untuk pembentukan asosiasi kotamadya otonom di wilayah mereka.

Di Washington, advokat dan pendukung kemerdekaan Kosovo yang paling blak-blakan, memutuskan untuk membatalkan partisipasi Kosovo dalam latihan militer, setelah Pristina menolak menarik wali kota dan pasukan polisinya dari utara.