JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Penilaian Gedung dan Nongedung Untuk Pengurangan Risiko Bencana Gempa Bumi Provinsi DKI Jakarta.
Heru menjelaskan, satgas ini dibentuk sebagai langkah mitigasi unyuk mengurangi dampak keparahan bencana gempa bumi terhadap infrastruktur bangunan dan nonbangunan di Ibu Kota.
“Dengan dibentuknya Satgas Terpadu Penilaian Gedung dan Nongedung, diharapkan kita dapat bersama-sama mengurangi risiko gempa bumi untuk menjamin keberlangsungan usaha, meminimalisir korban jiwa, kerugian infrastruktur, dan gangguan aktivitas layanan masyarakat," kata Heru di Balai Kota DKI, Selasa, 30 Mei.
Satgas terpadu ini, lanjut Heru tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga memberikan penilaian terhadap mitigasi bencana gedung-gedung tinggi yang ada di Jakarta, mulai dari struktur bangunan, jalur evakuasi bencana, sarana-prasarana penanganan kebakaran dan gempa bumi, titik penyelamatan (rescue), hingga tangga darurat yang ada di gedung tersebut.
Penilaian ini nantinya akan diintegrasikan ke dalam sebuah sistem yang dinamakan SIDUGATAMI (Sistem Gedung Tangguh Bencana Gempa Bumi).
"Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tadi menyampaikan ada beberapa yang akan dicek dan diteliti kembali, termasuk gedung Balai Kota Jakarta. Saya minta segera mengecek gedung supaya tidak terjadi bencana yang merugikan masyarakat," jelasnya.
Setelah gedung Balai Kota DKI Jakarta, Pemprov DKI telah memetakan sejumlah bangunan yang menjadi sasaran penilaian Satgas Terpadu Penilaian Gedung dan Nongedung. Salah satunya adalah menara Saidah di Jalan MT Haryono yang telah lama tak dihuni.
"Yang kedua kita akan mengecek menara Saidah di Jaksel. Kami sudah koordinasi dengan manajemen buildingnya," tutur Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Isnawa Adji.
Isnawa menuturkan, hasil pemeriksaan akan disampaikan kepada pemilik gedung dalam bentuk rekomendasi hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan ke depan. Untuk tahap selanjutnya, pemeriksaan akan dilakukan sebanyak dua kali dalam sebulan dengan menyasar pada fasilitas umum dan fasilitas publik.
"Rencananya kami juga akan mengecek Apartemen Kalibata City, RSUD Koja, dan pasar-pasar. Kalau nongedung bisa saja waduk kita cek karena takut ada retakan-retakan. Lalu pasar yang mungkin strukturnya sudah tua. Jadi, tidak sebatas gedung bertingkat. Apapun akan kita lakukan pemantauan," imbuh Isnawa.
Satgas terpadu yang berjumlah 122 orang ini terdiri dari gabungan unsur-unsur pentahelix, yakni pemerintah pusat yang meliputi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta unsur Pemprov DKI Jakarta meliputi BPBD, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Disgulkarmat), dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DKCTRP).
Kemudian, organisasi masyarakat (Forum Pengurangan Risiko Bencana dan Jakarta Rescue), KADIN DKI Jakarta, unsur Asia Pasific Alliance for Disaster Management (APAD) Indonesia, serta Universitas Tarumanagara.
