Bagikan:

BOGOR - Badan Pengelola Transportasi Jakarta (BPTJ) secara resmi mengumumkan pemberlakuan tarif Biskita Transpakuan Bogor yang akan mulai berlaku pada Sabtu, 20 Mei.

Penerapan tarif per sekali jalan senilai Rp4.000 per orang itu diputuskan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55 Tahun 2023, tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Bersifat Volatil atas Layanan Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan - Buy The Service (BTS) di Kementerian Perhubungan..

Direktur Angkutan BPTJ, Tatan Rustandi menuturkan, tarif Rp4.000 tersebut akan dikenakan kepada penumpang persatu kali naik Biskita Transpakuan Bogor.

Dengan begitu, jika dalam perjalanan penumpang perlu berpindah koridor atau rute maka penumpang akan dikenakan tarif lagi.

"Terkait pemberlakuan tarif integrasi dan tarif khusus untuk pelajar/lansia/disabilitas, saat ini kami masih melakukan kajian dan terus berkoordinasi dengan semua stakeholder terkait. Harapan kami kedepannya dapat segera diimplementasikan," kata Tatan Rustandi dalam keterangan pers yang diterima, 19 Mei.

Tatan Rustandi juga menyampaikan metode pembayaran Biskita Transpakuan Bogor tetap memberlakukan cashless payment menggunakan kartu non tunai seperti sebelumnya ketika masih gratis, dimana penumpang cukup menempelkan kartu nontunai di perangkat Tap on Bus (ToB) yang ada di dalam armada Biskita Trans Pakuan.

“Metode pembayaran Biskita Trans Pakuan tetap memberlakukan cashless payment menggunakan kartu non tunai. Untuk kartu pembayaran nontunai yang dapat digunakan yaitu E-money dari Bank Mandiri, Tapcash dari BNI, Flazz dari BCA serta Brizzi dari BRI,” jelas Tatan.

Layanan Biskita Transpakuan Bogor merupakan percontohan dari skema pembelian layanan atau Buy The Service sebagai upaya dan strategi Kementerian Perhubungan untuk menstimulasi penyediaan dan pengembangan transportasi massal berkelanjutan (sustainable).

Kehadiran bus yang nyaman dan aman merupakan hal yang selalu diutamakan. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Perhubungan yang menekankan pentingnya pengembangan angkutan massal perkotaan.

Diharapkan dengan pemberlakuan tarif Biskita Trans Pakuan ini dapat memberikan stimulus terhadap pelayanan angkutan umum massal lain di Kota Bogor untuk meningkatkan kualitasnya sehingga tercipta iklim persaingan yang sehat.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Trans Pakuan Kota Bogor, Rachma Nissa Fadliya menuturkan bahwa berkaitan dengan penetapan tarif ini merupakan wewenang BPTJ Kemenhub.

"Insyaallah ke depan pasti akan ada improvement (peningkatan) juga, entah itu terkait tarif terintegrasi, perbedaan tarif pelajar dan lansia," kata Nissa sapaannya.

"Jadi memang fokus yang saat ini pemberlakuan tarif, mudah-mudahan ke depan kita coba kembangkan, termasuk juga kalau misalnya nanti dimungkinkan satu kartu untuk beberapa orang," sambung dia.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Eko Prabowo berharap dengan bertarif pelayanannya Biskita Trans Pakuan bisa semakin lebih baik lagi layanannya.