JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara mengenai usulan pengusaha agar dibuka vaksinasi COVID-19 jalur mandiri. Seperti diketahui, saat ini hanya ada satu jalur yang tersedia yakni vaksinasi gratis.
Menurut Erick, saat ini vaksin gratis merupakan prioritas utama pemerintah. Sementara vaksin mandiri belum menjadi prioritas. Meksi begitu, pihaknya tak menutup mata jika vaksinasi mandiri juga diperlukan.
Lebih lanjut, Erick menjelaskan, jika nantinya jalur vaksin mandiri dibuka, maka jenis dan merek vaksinnya akan berbeda dengan vaksinasi gratis yang disediakan oleh pemerintah.
"Kalau sampai nanti kita ditugasi vaksin mandiri, tentu seperti arahan dari pimpinan, ada beberapa catatan, satu vaksinnya berbeda jenis. Jadi supaya yang gratis dan mandiri tidak tercampur. Jadi merek vaksinnya berbeda," katanya, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu, 20 Januari.
Selain jenis vaksinnya, kata Erick, waktu pemberian vaksin mandiri dan yang gratis juga akan berbeda. Di mana, vaksin gratis akan didahulukan, baru setelah itu vaksin mandiri diberikan.
"Jadi vaksin gratis harus berjalan, 1 hingga 2 bulan ke depan, baru nanti kalau ada yang mandiri setelah itu. Kami dapatkan (informasi) dari diskusi-diskusi kemarin," tuturnya.
BACA JUGA:
Terkait dengan vaksinasi mandiri ini, Erick masih menunggu penugasan dari Kementerian Kesehatan. Sebab, Kementerian BUMN hanya akan menjalankan tugas yang diberikan dari pemerintah pusat.
"Kalau memang ini menjadi keputusan yang payung hukumnya jelas, tetapi sebenarnya di keputusan Kemenkes waktu itu di dalamnya ada vaksin gratis dan mandiri. Kami tinggal menerapkan saja, apakah nanti ditugaskan vaksin mandiri berjalan atau tidak," tuturnya.