JAKARTA - Puluhan ribu buruh bakal menggelar aksi peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di depan Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi pada hari ini, Senin 1 Mei.
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal, mengatakan ada 38 provinsi terkonfirmasi melakukan aksi May Day serempak serta ratusan Kabupaten/Kota akan mengikuti aksi peringatan hari buruh.
"Untuk di Jakarta, massa buruh ada 50.000 orang. Pukul 09.30 WIB sampai dengan 12.30 WIB aksi May Day di Istana dan Gedung MK," ujar Said Iqbal dalam keterangan resminya, dikutip Senin, 1 Mei.
Usai aksi di Istana dan gedung MK, lanjut Said, massa buruh akan diarahkan bergerak menuju Istora Senayan untuk menghadiri acara May Day Fiesta.
"Di Istora Senayan akan dilakukan May Day Fiesta. Akan dilakukan dari jam 13.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. May Day Fiesta akan diisi pidato dan orasi dari pimpinan buruh," jelasnya.
Selain itu, kata Said, akan ada calon presiden (capres) yang berorasi saat peringatan May Day ini. Capres ini, kata dia, merupakan rekomendasi dari hasil rakernas Partai Buruh namun belum final.
"Ada kemungkinan juga ucapan hari buruh internasional dari capres yang sudah diputuskan dalam rakernas partai buruh. Ini rakernas ya belum keputusan Partai Buruh," ungkapnya.
Dalam aksi hari ini, puluhan ribu buruh membawa tujuh tuntutan yang akan diserukan. Pertama, cabut Omnibus Law UU No 6 Tahun 2023 tentang Ciptaker.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Jumlah Uang Beredar Susut di Awal Ramadan jadi Rp8.293 Triliun, Ada Apa BI?
27 April 2023, 15:05 -
| EKONOMI
Bank Indonesia: Pertumbuhan Ekonomi Tetap Kuat Ditopang Permintaan Domestik
27 April 2023, 19:24
"Kedua, cabut parliamentary threshold 4 persen dan Presidential threshold 20 persen karena membahayakan demokrasi yang kita kenal," kata Said.
Ketiga, sahkan RUU DPR dan perlindungan pekerja rumah tangga. Keempat, tolak RUU kesehatan.
Keliman, reforma agraria dan kedaulatan pangan. Tolak bank tanah, tolak impor beras kedelai dan lain-lain.
"Keenam, pilih capres yang pro buruh dan kelas pekerja. Partai buruh haram hukumnya berkoalisi dengan parpol yang mengesahkan UU Ciptakerja," tegas Said.
Ketujuh, HOSTUM (hapus outsourcing, tolak upah murah).
