JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Habiburokhman mengaku bingung publik lebih percaya Menko Polhukam Mahfud MD ketimbang DPR mengenai transaksi janggal Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (kemenkeu), seperti yang terpotret dalam hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI).
Pasalnya menurut Habiburokhman, pernyataan DPR dan Mahfud MD tidak ada yang berlawanan.
"Pernyataan yang mana yang dipertentangkan? Pernyataan Pak Mahfud yang mana, pernyataan anggota Komisi III yang mana. Coba? Enggak ada kontradiksi, saya pikir semua semangatnya sama, ingin membongkar soal angka Rp349 triliun itu dan tindak lanjutnya seperti apa. Ada enggak teman-teman satu orang pun anggota Komisi III yang tidak menginginkan tindak lanjut? Makanya kita kan bingung," ujar Habiburokhman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 10 April.
Habiburokhman mengatakan, tujuan Komisi III DPR memanggil Mahfud MD, Menteri Keuangan dan kepala PPATK agar persoalan dugaan TPPU ini lebih jelas ke publik. Serta, agar ditindaklanjuti secara hukum.
"Nah sekarang kan apa? Kan kita kemarin kasih waktu Pak Mahfud dan komite untuk ketemu. Katanya sudah ada hasil. Yang ditunggu masyarakat kan bukan soal perbedaan versi antara Pak Mahfud dengan Menkeu. Yang satu breakdownnya begini, yang satu begini. Bukan itu. Tetapi tindak lanjutnya seperti apa? Tindak lanjut, tindak lanjut, tindak lanjut," tegasnya.
Karena itu, legislator Gerindra dapil DKI Jakarta itu akan mempertanyakan kepada Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, terkait model pertanyaan dalam survei yang dihimpun lembaganya.
"Kalau dipertentangkan DPR dengan siapa pun, pasti DPR tidak dipercaya. Itulah yang kita sedang lakukan upaya pembenahan. Kita terbuka untuk dikritik. Tapi kalau harapan terkait Rp349 triliun itu mana? Satu anggota pun anggota DPR yang menyebut keberatan angka itu dibuka? Bahkan ditindaklanjuti?" tegasnya.
BACA JUGA:
Wakil Ketua MKD DPR itu menekankan, baik Komisi III DPR dan Mahfud punya semangat yang sama untuk menangani masalah transaksi gelap di Kemenkeu ini.
Pada prinsipnya, kata Habiburokhman, yang dipermasalahkan Komisi III DPR adalah masalah transaksi Rp349 triliun yang dipublikasikan itu jangan sampai hanya menjadi omongan tanpa ada tindaklanjut.
"Enggak ada yang berbeda. Coba saya tanya ke teman-teman. Pertentangannya di mana? Kita diskusi sebagai teman," katanya
"Ini supaya data ini ditindaklanjuti, mungkin dengan pertanyaan yang seolah-olah kok dibuka. Tapi bukan enggak berhenti sampai di situ, dibuka tapi untuk apa kalau enggak untuk ditindaklanjuti. Dan kenapa selama beberapa tahun ini enggak ada tindaklanjut," imbuh Habiburokhman.
Sebelumnya, Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengungkapkan bahwa publik lebih memercayai Menko Polhukam Mahfud MD ketimbang DPR terkait laporan transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu senilai lebih dari Rp349 triliun. Usai memberikan keterangan di Komisi III DPR beberapa waktu lalu.
Dalam survei LSI, hanya 3,6 persen publik yang percaya pada DPR. Sedangkan kepercayaan pada Mahfud sebesar 63,3 persen.
"Jadi nampaknya masyarakat ikut begadang ya sampai jam 11 lebih. Nah, di antara yang mengikuti itu kami menanyakan, mana yang lebih percaya. Mayoritas menyatakan, masyarakat itu lebih percaya kepada Pak Mahfud, yang percaya kepada DPR 3,6 persen," ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, dalam rilis survei secara daring, Minggu, 9 April.
Terkait
